Teluk Bintuni – Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 diwarnai dengan sejumlah keluhan dari para siswa di Teluk Bintuni, Papua Barat. Mereka menyuarakan kerinduan akan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan layak, termasuk kepastian fasilitas sekolah serta pemerataan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Salah satu siswa SMA Negeri 2 Teluk Bintuni, Rumes Paisei, mengungkapkan keinginannya untuk segera belajar di gedung sekolah sendiri. Hingga kini, ia bersama teman-temannya masih menumpang di gedung SD Negeri Tuasai.

“Kita punya gedung sekolah, tapi belum bisa ditempati. Katanya tahun ini baru bisa,” ujar Rumes, Sabtu (2/5/2026).

Kondisi tersebut telah berlangsung lebih dari tiga tahun. Karena keterbatasan ruang, para siswa SMA Negeri 2 terpaksa menjalani kegiatan belajar mengajar pada siang hingga sore hari.

Gedung sekolah yang diperuntukkan bagi SMA Negeri 2 sebenarnya telah dibangun di Kampung Idut, Distrik Manimeri. Namun hingga saat ini belum dapat difungsikan.

Selain persoalan gedung, Rumes juga menyoroti belum meratanya program MBG. Ia berharap sekolahnya segera mendapatkan program tersebut seperti sekolah lain di wilayah kota.

“Semoga pendidikan lebih baik, dan semoga kami segera dapat MBG, karena sampai sekarang belum ada,” tambahnya.

Diketahui, tidak hanya SMA Negeri 2, sekolah-sekolah di wilayah SP juga belum menerima program MBG, berbeda dengan sekolah di pusat kota yang sudah menikmatinya setiap hari.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disbudpora) Teluk Bintuni, Henry Kapuangan, menyatakan bahwa pemerintah daerah tengah berupaya agar gedung baru SMA Negeri 2 segera dapat digunakan.

“Iya, sedang diupayakan,” ujarnya melalui pesan singkat.

Henry menjelaskan bahwa kendala utama terletak pada status kepemilikan tanah (hak ulayat). Meskipun anggaran telah disiapkan sebelumnya, nilai yang ditawarkan belum disepakati oleh pemilik lahan.

“Tahun lalu sudah dianggarkan, tapi pemilik tanah menilai terlalu rendah. Tahun ini kami anggarkan kembali dengan penyesuaian,” jelasnya.

Terkait program MBG, Henry menyebutkan bahwa pemerintah menargetkan seluruh sekolah di wilayah SP sudah mulai menerima manfaat tersebut pada tahun ajaran baru mendatang, seiring dengan diharapkannya operasional SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) di SP 5 dan SP 4.

“Saya berharap tahun ajaran baru semua sudah berjalan. Setiap kunjungan ke sekolah, anak-anak selalu bertanya kapan mereka dapat MBG,” tutupnya.

Keluhan para siswa ini menjadi pengingat bahwa pemerataan fasilitas dan layanan pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan demi masa depan generasi muda di daerah.