RRI.CO.ID, Manokwari - Pemerintah Provinsi Papua Barat terus mendorong penguatan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagai upaya menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, akuntabel, dan inklusif bagi seluruh masyarakat.

Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Nency Titty Lidya Wyzer, mengatakan evaluasi kinerja pemerintahan digital tidak semata-mata ditujukan untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Menurutnya, penerapan pemerintahan digital harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil dan sulit dijangkau.

"Digitalisasi bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang masa depan Papua Barat. Dengan kerja bersama, kita dapat memastikan bahwa setiap warga dari pesisir hingga pegunungan merasakan manfaat nyata dari pemerintahan yang modern, transparan, dan inklusif," ujarnya.

Ia mengajak seluruh perangkat daerah untuk memperkuat komitmen, membangun sinergi, serta menyiapkan data dan inovasi digital yang sesuai dengan standar evaluasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang modern dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Papua Barat juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) atas pendampingan yang diberikan dalam penguatan pemerintahan digital.

Apresiasi turut diberikan kepada seluruh peserta dan jajaran perangkat daerah yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi evaluasi kinerja pemerintahan digital.

Pemprov Papua Barat berharap kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta sinergi antarp perangkat daerah, dapat terus diperkuat sehingga transformasi digital mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Papua Barat.