Musrenbang RKPD Papua Barat 2027 Fokus pada Pelayanan Dasar dan Penguatan Ekonomi

RRI. CO. ID, Manokwari - Pemerintah Provinsi Papua Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD dan Musrenbang Otonomi Khusus Tahun 2027 pada Kamis, 7 Mei 2026, sebagai langkah strategis menyusun arah pembangunan daerah yang lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Kegiatan tersebut dibuka oleh Gubernur Dominggus Mandacan dan dihadiri unsur pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, DPR, akademisi, tokoh masyarakat, hingga organisasi masyarakat sipil.

Plt Kepala Bappeda Papua Barat Charlie Heatubun menjelaskan Musrenbang RKPD Tahun 2027 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta sejumlah regulasi lainnya. Menurutnya, forum tersebut menjadi tahapan penting untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan daerah.

Ia mengatakan, Musrenbang juga bertujuan mengintegrasikan program dan kegiatan prioritas dalam kerangka otonomi khusus guna mendorong percepatan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Papua Barat. Selain itu, forum tersebut diharapkan menghasilkan kesepakatan bersama sebagai dasar penyempurnaan dokumen RKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2027.

“Tema RKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2027 adalah akselerasi dan pemerataan akses pelayanan dasar berkualitas serta pemberdayaan masyarakat adat dan diversifikasi ekonomi lokal,” ujar Charlie Heatubun dalam laporannya.

Charlie menambahkan, Agenda kegiatan meliputi penyampaian materi dari kementerian terkait, diskusi interaktif, pembahasan program prioritas daerah, hingga penandatanganan berita acara kesepakatan sebagai dasar penyusunan RKPD.

Sementara itu, Gubernur Dominggus Mandacan menegaskan bahwa Musrenbang menjadi bagian penting dalam sistem perencanaan pembangunan nasional agar pembangunan daerah berjalan terarah, partisipatif, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Ia menilai pembangunan Papua Barat harus dilakukan dengan memanfaatkan potensi lokal, inovasi, dan daya saing daerah.

Menurut Dominggus, arah kebijakan pembangunan Papua Barat Tahun 2027 difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar yang merata dan inklusif, percepatan penurunan kemiskinan, penguatan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat adat, peningkatan kesempatan kerja, penguatan UMKM, pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah, hingga penguatan tata kelola pemerintahan yang sinergis antara pusat dan daerah.

Ia juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan daerah, di antaranya Indeks Pembangunan Manusia Papua Barat yang meningkat menjadi 68,48 dari sebelumnya 67,98. Namun demikian, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan ekonomi, pengurangan pengangguran, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di Papua Barat.

Dalam arahannya, Dominggus mengajak seluruh peserta Musrenbang untuk aktif memberikan masukan dan membangun kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Menurutnya, sinergi seluruh pihak menjadi kunci untuk mempercepat pembangunan daerah sekaligus memastikan pelaksanaan otonomi khusus benar-benar memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua Barat.