Pemprov Papua Barat Targetkan WTP, Temuan OPD Diminta Tuntas

RRI.CO.ID, Manokwari – Pemerintah Provinsi Papua Barat menargetkan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun anggaran 2025. Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menegaskan pentingnya penyelesaian temuan administratif pada dua organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai syarat utama menuju capaian tersebut.

Hal itu disampaikan Gubernur pada Senin, 30 Maret 2026, usai berakhirnya pemeriksaan awal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada awal Maret 2026. Ia meminta OPD terkait segera menindaklanjuti rekomendasi hasil audit agar tidak menghambat penilaian lanjutan.

“Hasil pemeriksaan BPK telah berakhir pada 5 Maret 2026. Adanya temuan di dua OPD, saya harap segera diselesaikan,” ujarnya.

Menurutnya, langkah cepat dan tepat dalam menyelesaikan temuan tersebut menjadi kunci agar proses audit tahap berikutnya dapat berjalan lancar. Gubernur juga mengapresiasi kinerja jajaran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara umum.

“Uang negara, uang pemerintah, uang rakyat sudah bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Dominggus menilai tata kelola keuangan di lingkungan Pemprov Papua Barat sejauh ini telah menunjukkan arah yang baik, dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai landasan utama. Hal ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

Ia juga mengungkapkan bahwa penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dijadwalkan berlangsung pada 31 Maret 2026 kepada BPK Perwakilan Papua Barat, sebagai bagian dari tahapan audit lanjutan.

“Penyerahan LKPD akan dilaksanakan tanggal 31 Maret,” jelasnya.

Pemerintah provinsi memastikan kesiapan untuk bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan lanjutan berlangsung. Konsistensi dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK diharapkan mampu mengantarkan Papua Barat kembali meraih opini WTP.

Dengan penyelesaian temuan administratif tersebut, Pemprov Papua Barat optimistis dapat mempertahankan capaian opini WTP sekaligus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.