Jerigen Terakhir dan Laut yang Marah

RRI.CO.ID, Manokwari - Indonesia adalah negara dengan perairan yang sangat luas. Luas wilayah perairan laut maritim Indoensia sekitar 6,4 juta Km 2 tota,l ini mencakup perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut tritorial, dan zona ekonomi Ekslusif mencapai 3 juta km2. Laut menutupi lebih dari 70 persen dari total wilayah negara. Di ujung timur Indonesia, di mana laut seharusnya menjadi ibu yang memberi. Hari ini, ia terasa seperti medan ujian yang tak pasti. Di Manokwari, Papua Barat, para nelayan tak hanya berhadapan dengan gelombang, tetapi juga dengan sesuatu yang tak kasat mata - kebijakan, jarak, dan jerigen yang kian kosong.

Ini bukan sekadar cerita tentang ikan yang sulit ditangkap. Ini adalah kisah tentang bahan bakar yang dibatasi, tentang laut yang semakin jauh dan tentang perut-perut yang mulai menunggu lebih lama untuk terisi. Inilah "Jerigen Terakhir dan Laut yang Marah".

Disaat orang lain tertidur, itulah waktu para nelayan melaut. Bagi mereka, laut bukan pilihan, ia adalah satu-satunya jalan hidup. Namun kini, jalan itu terasa semakin jauh. Salah satu nelayan dikawasan Borobudur La Iju mengatakan, untuk melaut ia harus menempuh jarang 150 mil dari bibir pantai atau selama dua hari pelayaran. Tak hanya kendala cuaca namun BBM menjadi kendala utama.

Jerigen-jerigen yang dulu penuh, kini harus dihitung dengan cermat. Satu perjalanan ke laut bukan lagi soal keberanian tetapi soal cukup atau tidaknya bahan bakar untuk pulang.

Apa yang terjadi di laut tak berhenti di sana. Ia merambat ke darat, ke pasar, ke dapur, ke meja makan. Yang datang ke pasar ikan tak sebanyak biasanya. Hal itu diungkapkan Posko Yenu salah satu pedagang ikan di Pasar Sanggeng Manokwari.

Pasokan ikan berkurang, hal yang sama disampaikan salah satu pedangan ikan asap di pasar Borobudur, Ibu Suryani. Di lapak-lapak kecil yang biasanya penuh ikan asap kini, jumlahnya mulai terbatas.

Hukum ekonomi bekerja tanpa kompromi. Ketika pasokan turun harga ikan naik. Sebagaimana disampaikan ibu Rosnaini salah satu pembeli ikan yang juga sebagai penjual nasi kuning.

Pembatasan BBM subsidi, kebijakan yang dimaksud untuk tepat sasaran justru menghadirkan dilema. Nelayan kecil yang bergantung pada laut kini harus bersaing dengan aturan yang tak selalu berpihak pada jarak dan realitas geografis. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Manokwari, Timo Wanggai.

Namun, BBM bukan satu-satunya musuh. Laut tak selalu ramah. Cuaca ekstrem, gelombang tinggi dan perubahan iklim menambah daftar tantangan nelayan di hadapan alam seperti yang sampaikan prakirawan cuaca BMKG Papua Barat Akhdhori Alfa Menggala.

Asosiasi nelayan Papua Barat mencatat penurunan hasil tangkapan bukan sekadar isu musiman. Sebagaimana penjelasan Ketua Penghimpunan Nelayan Papua Barat, Abraham Wanma.

“Penurunan hasil tangkapan nelayan tidak hanya memengaruhi pendapatan, tetapi juga berdampak pada meningkatnya harga ikan di tingkat konsumen,” ujar Abraham Wanma.

Lalu, bagaimana negara menjawab? Persoalan tersebut berikut pernyataan Ketua Komisi III DPRK Manokwari yang membidangi nelayan.

“Keluhan lainnya berkaitan dengan harga jual ikan tuna. Nelayan menilai harga yang mereka terima di Manokwari masih rendah dan tidak sebanding dengan harga di daerah lain seperti Sorong, Bitung maupun Gorontalo. Karena itu, mereka berharap ada perusahaan yang benar-benar hadir di Manokwari untuk membeli hasil tangkapan nelayan, baik tuna, cakalang maupun jenis ikan lainnya, dengan harga yang lebih layak sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan lokal," ujar Abu Rumkel.

Di Manokwari suara nelayan mulai menemukan jalannya ke ruang-ruang kebijakan. Persoalan ini tak berdiri sendiri. Distribusi menjadi kata kunci.

Namun di laut, ceritera bisa berbeda. Ketika nelayan menempuh jarak yang lebih jauh. Ketika kebutuhan bahan bakar tak lagi sebanding dengan kuota yang diterima maka “ tersedia” tidak selalu “terjangkau”.

Program ada kebijakan disusun namun pertanyaannya tetap sama, apakah itu cukup cepat dan cukup tepat?

Di tingkat pusat regulasi berbicara tentang distribusi yang adil. Namun di Manokwari keadilan itu masih harus ditempuh dengan jarak dan jerigen yang semakin ringan.

Di antara luasnya laut Papua Barat ada perahu-perahu kecil yang tetap berangkat meski tak selalu yakin akan kembali dengan hasil. Ada tangan-tangan kasar yang tetap melaut meski tahu tangkapan tak lagi seperti dulu. Dan ada jerigen-jerigen terakhir yang menentukan apakah mereka bisa pergi atau hanya diam menatap dengan tatapan kosong.

Nelayan bukan sekadar profesi. Mereka adalah penyedia pangan sumber protein dan bagian dari rantai kehidupan kita semua. Ketika mereka kesulitan melaut kita semua ikut merasakan dampaknya.

Kebijakan perlu mendengar lebih jauh. Lebih dalam dari sekadar kata lebih dekat dari sekadar regulasi. Karena di Manokwari laut mungkin sedang marah tetapi yang benar-benar berjuang adalah manusia di atasnya.