Di Kabupaten Teluk Bintuni bahan bakar minyak (BBM) bukan sekadar komoditas energi. Ia adalah denyut kehidupan yang menggerakkan aktivitas masyarakat dari nelayan, pengemudi, hingga pelaku usaha kecil. Namun di balik itu, tersimpan cerita tentang keterbatasan, ketimpangan, dan harapan akan distribusi yang lebih adil.
Senin 27 April 2026, tim dari Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPBU bersama Komisi XII DPR RI Alfons Manibuy dan Cheroline Chrisye Makalew. Hasilnya memperlihatkan wajah distribusi BBM yang belum sepenuhnya beranjak ke sistem modern.
Anggota Komite BPH Migas, Bambang Hermanto, menemukan masih adanya penyalur resmi yang melayani secara manual tanpa dispenser. Kondisi ini, menurutnya, bukan tanpa alasan.
“Di Teluk Bintuni, ada SPBU masih menggunakan manual, karena keterbatasan sarana dan prasarana,” ujar Bambang Hermanto.
Namun di era digitalisasi, metode manual membuka potensi persoalan baru. Tanpa sistem pencatatan yang akurat, peluang terjadinya penyimpangan semakin besar. Karena itu, BPH Migas menegaskan akan menindak tegas jika ditemukan pelanggaran.
“Ketika kami melakukan analisa dan menemukan anomali transaksi, kami akan melakukan tindakan berupa hukuman terhadap penyalur yang melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan,” Ujar Bambang.
Sidak ini sendiri bukan tanpa dasar. Aduan masyarakat menjadi alasan utama turunnya tim ke lapangan. Selain mengecek stok, mereka juga memantau kualitas BBM dan pola transaksi.
Salah satu supir angkutan Akbar Bauw kepada wartawan mengatakan, sering menemukan adanya ketidak sesuaian volume BBM yang dibeli dengan uang yang dibayarkan. Pasalnya ada sesilish kekurangan BBM begitu banyak.
"Kita kan supir dijatahi, saya beli 350 ribu harusnya bisa dapat 51 Liter, kalo kita tuang paling cuma dapat 35 liter," Katanya sambil berharap SPBU menormalkan literannya.
Temuan tersebut turut menjadi perhatian Anggota DPR RI Komisi XII Dapil Papua Barat, Alfons Manibuy. Ia menilai penggunaan sistem manual harus segera dibenahi karena berpotensi menimbulkan penyimpangan.
“SPBU manual itu sudah jadi catatan dan direkomendasikan nanti harus menggunakan mesin, karena dari sini berpotensi sarat penyimpangan,” kata Alfons Manibuy.
Di sisi lain, persoalan yang tak kalah krusial adalah ketimpangan kuota BBM. Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, memaparkan bahwa distribusi BBM di daerahnya belum merata. Kekurangan justru terjadi di wilayah perkotaan, sementara di beberapa daerah 3T seperti Distrik Meyado, kuota relatif lebih banyak khususnya untuk BBM subsidi jenis Bio Solar.
“Kita melihat ada kekurangan kuota, khususnya Bio Solar dan Pertalite di wilayah perkotaan. Ini perlu penataan ulang agar lebih merata,” jelas Yohanis Manibuy.
Pemerintah daerah pun membawa sejumlah usulan. Salah satunya adalah membuka peluang bagi pertashop untuk menyalurkan BBM subsidi, serta menyediakan fasilitas “petromini” berstandar bagi pedagang eceran agar Orang Asli Papua (OAP) bisa turut mengambil peluang usaha tersebut.
“Ada aspirasi dari pemerintah daerah agar pertashop bisa melayani BBM subsidi. Ini akan kita komunikasikan dan lihat ketentuannya,” ujar Alfons Manibuy menanggapi usulan tersebut.
Dari sisi distribusi, PT Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa mereka hanya menyalurkan sesuai kuota yang ditetapkan. Sales Area Manager Papua Barat, Arif Khakim, menjelaskan bahwa penambahan kuota sepenuhnya menjadi kewenangan BPH Migas berdasarkan usulan pemerintah daerah.
“Prosedur penambahan kuota ada di pemerintah daerah, nanti diusulkan ke BPH Migas dan akan dievaluasi sesuai kebutuhan wilayah,” Ucap Arif Khakim.
Ia juga mengingatkan pentingnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan BBM subsidi. Jika kebutuhannya 150 kiloliter per bulan tetapi hanya mendapatkan 90 KL maka sisanya diharapkan masyarakat yang mampu bisa beralih ke Dexlite.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, kondisi sosial di Teluk Bintuni masih tergolong stabil. Tidak terlihat antrean panjang maupun panic buying. Dampak kenaikan BBM pun tidak terlalu signifikan.
Namun, bagi Alfons Manibuy, situasi ini tidak boleh membuat semua pihak lengah. Ia menekankan pentingnya tanggung jawab moral para penyalur.
“Penyalur harus menggunakan rasa dan tanggung jawabnya untuk memastikan BBM subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak,” Kata Alfons.
Lebih jauh, ia juga mengingatkan bahwa persoalan BBM tidak bisa dilepaskan dari dinamika global, termasuk dampak konflik di Timur Tengah terhadap pasokan energi dunia. “Kita perlu menyikapi kondisi ini bersama seluruh komponen bangsa agar stabilitas tetap terjaga,” ujarnya.
Pada akhirnya, wajah BBM di Teluk Bintuni adalah potret tentang perjuangan menuju sistem yang lebih baik. Antara keterbatasan infrastruktur, kebijakan yang terus beradaptasi, dan harapan masyarakat, ada satu hal yang menjadi benang merah: kebutuhan akan distribusi yang adil, transparan, dan tepat sasaran.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....