Kredit Perbankan Papua Barat Masih Terkonsentrasi di Sorong dan Manokwari

RRI.CO.ID, Manokwari - Penyaluran kredit perbankan di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya masih terkonsentrasi di Kota Sorong dan Manokwari. Kondisi tersebut menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendorong pemerataan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi di wilayah lainnya.

Kepala OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya, Budi Rahman, mengatakan Kota Sorong menyerap sekitar 32,72 persen kredit bank umum, sedangkan Kabupaten Manokwari mencapai 29,59 persen. Jika digabungkan, kedua wilayah tersebut menyerap hampir 62 persen penyaluran kredit.

“Kalau digabungkan, lebih dari setengah penyaluran kredit di Papua Barat dan Papua Barat Daya itu diambil oleh Kota Sorong dan Manokwari. Ini tidak salah karena bank memang cenderung menyalurkan kredit pada daerah dengan perekonomian yang sedang bertumbuh,” ujar Budi Rahman.

Menurutnya, konsentrasi kredit di dua wilayah tersebut perlu diimbangi dengan upaya memperluas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. OJK bersama industri perbankan dan pemangku kepentingan terkait didorong untuk membuka peluang pembiayaan di daerah lain agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya bertumpu pada Sorong dan Manokwari.

Sementara secara sektoral, penyaluran kredit masih didominasi pembiayaan kepemilikan peralatan rumah tangga dan sektor lainnya. Di sisi lain, sektor konstruksi menjadi salah satu sektor yang perlu mendapat perhatian karena memiliki tingkat kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) yang relatif tinggi.

Budi Rahman menyebut NPL sektor konstruksi mencapai 11,10 persen, meskipun porsi kredit sektor tersebut baru sekitar 2,48 persen.

“Risiko perlu dibaca bukan hanya dari besarnya portofolio, tetapi juga dari kualitas masing-masing sektor dan wilayah. Karena itu, penting bagi kita untuk melihat lebih dalam seperti apa kualitas kredit, terutama pada sektor UMKM,” jelasnya.

OJK selanjutnya akan mendalami kondisi penyaluran dan kualitas kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai bagian dari upaya memperluas akses pembiayaan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Papua Barat dan Papua Barat Daya.