RRI.CO.ID, Bintuni- Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi mendorong Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni bergerak cepat mengambil langkah antisipatif guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni langsung merespons kenaikan sejumlah harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Selasa (21/4/2026), di Aula II Kantor Bupati Teluk Bintuni, SP3 Manimeri.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, didampingi Plt. Sekda Ida Bagus Putu Suratna, Ketua DPRD Romilus Tatuta, serta dihadiri jajaran pimpinan OPD dan instansi terkait. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk mitigasi terhadap dampak kenaikan harga BBM non-subsidi yang diberlakukan sejak 20 April 2026 oleh Pertamina, di tengah tekanan situasi ekonomi global yang turut memengaruhi harga energi.
Beberapa jenis BBM mengalami kenaikan signifikan, di antaranya Pertamax Turbo (RON 98) yang naik menjadi Rp19.400 per liter dari sebelumnya Rp13.100, serta Dexlite yang meningkat menjadi Rp23.600 per liter dari Rp14.200 per liter.
Dalam arahannya, Bupati Yohanis menegaskan pentingnya langkah cepat dan terukur untuk menekan potensi lonjakan inflasi daerah, terutama pada sektor kebutuhan pokok masyarakat. Ia menginstruksikan seluruh jajaran untuk melakukan pemantauan intensif terhadap harga barang di pasar serta memastikan distribusi berjalan lancar. Pengawasan terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) BBM di tingkat kios pengencer juga menjadi perhatian utama guna mencegah disparitas harga.
“Dinas Perindagkop harus aktif memantau harga yang melonjak dan melaporkannya secara berkala,” tegasnya.
Selain itu, Bupati juga meminta sinergi seluruh pihak, termasuk Forkopimda dan pelaku usaha, dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga komoditas. Salah satu langkah konkret yang didorong adalah pelaksanaan operasi pasar murah serta kerja sama antar daerah untuk menjamin ketersediaan bahan pangan.
Pemkab juga akan menyusun neraca komoditas strategis dan mengintegrasikan data pangan bersama distributor guna memperkuat sistem pengendalian inflasi.
Tak hanya itu, pengawasan terhadap potensi penimbunan barang akan ditingkatkan melalui monitoring lapangan secara berkelanjutan. Satgas pangan juga diharapkan kembali dioptimalkan untuk menindak pelanggaran yang merugikan masyarakat.
“Kita harus memastikan stok aman dan tidak ada penimbunan. Semua pihak harus bergerak bersama mengendalikan inflasi agar masyarakat tetap sejahtera,” ujar Bupati.
Melalui penguatan koordinasi lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni optimistis dapat menjaga stabilitas harga dan menjamin ketersediaan bahan pokok di tengah tantangan ekonomi yang ada.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....