RRI.CO.ID, Manokwari - toritas Jasa Keuangan (OJK) Papua Barat dan Papua Barat Daya menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam mendorong pertumbuhan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Kepala OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya, Budi Rahman, mengatakan kualitas kredit perbankan masih perlu menjadi perhatian, terutama pada sektor BPR. Berdasarkan data yang ada, Non-Performing Loan (NPL) bank umum tercatat 3,77 persen, sedangkan NPL BPR mencapai 10,38 persen.
“Walaupun secara skala BPR relatif kecil dan belum menggambarkan risiko sistemik secara keseluruhan, kondisi ini tetap harus kita lihat secara holistik, terutama bagaimana pertumbuhan BPR ke depan,” ujarnya.
Selain kualitas kredit, OJK juga mencermati tingginya Loan to Deposit Ratio (LDR) BPR yang mencapai 276,90 persen. Angka tersebut menunjukkan penyaluran kredit BPR relatif jauh lebih besar dibandingkan dana yang dihimpun dari masyarakat.
Menurut Budi, kondisi tersebut menunjukkan sumber pendanaan BPR masih terbatas. Apabila pertumbuhan dana masyarakat tidak mampu mengimbangi penyaluran kredit, maka BPR akan membutuhkan sumber pendanaan lain, termasuk dari pemilik.
“Pesannya jelas, pertumbuhan harus tetap disertai prinsip kehati-hatian. Kredit yang tumbuh sehat adalah kredit yang mampu dibayar kembali, NPL tetap terkendali, usaha masyarakat bergerak, dan tidak menimbulkan persoalan baru bagi konsumen maupun lembaga keuangan,” katanya.
Saat ini terdapat tiga BPR yang berpusat di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya, yakni satu di Manokwari dan dua di Sorong. Selain itu, terdapat satu kantor cabang BPR Express yang berkantor pusat di Ambon dan memiliki cabang di Manokwari.
OJK mendorong penguatan tata kelola dan manajemen risiko agar ekspansi kredit BPR dapat berjalan secara sehat dan berkelanjutan, sekaligus mendukung kebutuhan pembiayaan masyarakat dan pelaku usaha di daerah.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....