RRI.CO.ID, Manokwari – Realisasi belanja APBN Regional Papua Barat hingga Semester I Tahun 2026 mencapai Rp10,66 triliun atau 45,4 persen dari total pagu Rp23,46 triliun. Kinerja belanja pemerintah tersebut dinilai menjadi salah satu faktor utama yang menjaga pergerakan ekonomi di Papua Barat dan Papua Barat Daya di tengah tantangan ekonomi global.

Pelaksana Harian Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Papua Barat, Wakhid Susilo, mengatakan belanja APBN tidak hanya berfungsi membiayai penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga menjadi penggerak aktivitas ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, hingga penyaluran dana ke pemerintah daerah.

"Capaian ini menunjukkan APBN menjadi instrumen utama dalam menjaga kualitas layanan publik, mendorong pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi di daerah," ujarnya.

Dari total realisasi tersebut, belanja kementerian/lembaga mencapai Rp3,58 triliun atau 50,9 persen dari pagu, sedangkan Transfer ke Daerah (TKD) telah disalurkan sebesar Rp7,08 triliun atau 43,1 persen dari alokasi.

Kinerja belanja pemerintah juga menunjukkan tren positif. Belanja kementerian/lembaga tumbuh 33,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sementara penyaluran TKD meningkat 20,6 persen. Secara keseluruhan, belanja APBN Regional Papua Barat tumbuh 24,7 persen secara tahunan.

Menurut Wakhid, peningkatan belanja tersebut memberikan efek berganda terhadap perekonomian daerah. Selain menjaga daya beli masyarakat melalui pembayaran gaji dan tunjangan aparatur, belanja pemerintah juga mendorong aktivitas sektor konstruksi, perdagangan, transportasi, hingga jasa.

Belanja APBN juga difokuskan untuk memperkuat konektivitas wilayah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat ketahanan pangan, dan memperluas akses layanan kesehatan. Hingga Juni 2026, realisasi belanja sektor infrastruktur mencapai Rp710,66 miliar, pendidikan Rp97,04 miliar, kesehatan Rp47,03 miliar, serta mitigasi perubahan iklim Rp28,78 miliar.

Selain itu, pembangunan dan preservasi Jalan Trans Papua, peningkatan layanan angkutan perintis, serta program peningkatan kualitas rumah swadaya terus dilaksanakan guna membuka akses ekonomi baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kondisi tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat tetap terjaga. Hal itu didukung dengan keberlanjutan berbagai program pembangunan yang memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan lapangan usaha, perdagangan, investasi, dan pembangunan di daerah," tambahnya.

Dampak belanja pemerintah itu tercermin pada pertumbuhan ekonomi regional. Pada Semester I 2026, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Papua Barat tumbuh 4,64 persen, sedangkan Papua Barat Daya mencapai 4,16 persen secara tahunan. Angka tersebut menunjukkan APBN masih menjadi salah satu motor utama yang menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di kedua provinsi tersebut.