RRI.CO.ID, Manokwari - Konsumsi pemerintah menjadi salah satu komponen penting yang menopang perekonomian regional di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kehadiran belanja pemerintah melalui APBN dan APBD dinilai memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi di kedua wilayah tersebut.

Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Papua Barat yang diwakili Wahid pada Selasa 28 Juli 2026 mengatakan, konsumsi pemerintah menjadi komponen dengan pertumbuhan tertinggi dibandingkan sektor lainnya, sehingga berperan penting dalam menggerakkan perekonomian daerah.

"Untuk Papua Barat, kontribusi konsumsi pemerintah mencapai 19,83 persen. Ini menunjukkan bahwa APBN dan APBD benar-benar hadir dan memberikan dampak terhadap perekonomian daerah," ujarnya.

Sementara itu, kontribusi konsumsi pemerintah di wilayah Papua Barat Daya tercatat lebih tinggi, yakni mencapai 22,8%. Kondisi tersebut menunjukkan besarnya peran belanja pemerintah dalam mendorong aktivitas ekonomi di wilayah Papua.

Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi regional triwulan I 2026, ekonomi Papua Barat tumbuh sebesar 4,64 persen, sedangkan Papua Barat Daya mencatat pertumbuhan sebesar 4,16 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy).

Meski pertumbuhan ekonomi kedua provinsi tersebut masih berada di bawah angka pertumbuhan ekonomi nasional, perkembangan ekonomi regional dinilai telah memberikan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat dan daerah.

"Walaupun pertumbuhan ekonomi kita secara agregat masih berada di bawah pertumbuhan nasional, tetapi indikator di sektor riil menunjukkan pergerakan yang positif. Aktivitas perdagangan tumbuh, investasi dan pembangunan juga terus berjalan," katanya.

Selain konsumsi pemerintah, sejumlah indikator sektor riil juga menunjukkan geliat positif. Aktivitas perdagangan terus mengalami pertumbuhan, sementara investasi dan pembangunan di Papua Barat maupun Papua Barat Daya tetap berjalan.

Perkembangan tersebut menjadi sinyal positif bagi perekonomian regional, sekaligus menunjukkan bahwa belanja pemerintah melalui APBN dan APBD masih menjadi salah satu penggerak utama aktivitas ekonomi di kedua provinsi.