Konektivitas dan Logistik Jadi Tantangan Pengendalian Inflasi di Papua Barat

RRI.CO.ID, Manokwari - Konektivitas dan biaya logistik masih menjadi tantangan utama dalam menjaga stabilitas harga di Papua Barat. Kondisi geografis yang luas dan terdiri atas wilayah kepulauan membuat biaya distribusi barang menjadi tinggi dan berdampak pada harga kebutuhan masyarakat.

Kepala OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya, Budi Rahman, mengatakan tekanan inflasi di Papua Barat sangat dipengaruhi oleh kenaikan biaya transportasi. Pada Juni 2026, inflasi Papua Barat tercatat 6,19 persen dan menjadi yang tertinggi di Indonesia.

“Faktor utama kenapa inflasi kita tetap tinggi adalah karena pengungkitnya transportasi. Harga tiket angkutan naik, harga Pertamax dan solar non-subsidi meningkat drastis, sehingga langsung mengontrol harga-harga di Papua Barat,” ujar Budi Rahman.

Menurutnya, tingginya biaya distribusi juga dirasakan pada sejumlah kebutuhan masyarakat, termasuk energi. Kondisi geografis Papua Barat yang luas dan kepulauan menyebabkan rantai distribusi menjadi lebih mahal sehingga berimbas pada tingginya harga di tingkat konsumen.

Budi menilai solusi terhadap persoalan tersebut tidak cukup hanya dengan meningkatkan pembiayaan. Diperlukan pembangunan ekosistem keuangan yang mampu menjangkau masyarakat hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.

Penguatan tersebut antara lain melalui layanan digital dan agen keuangan di wilayah 3T, pembiayaan yang terhubung dengan offtaker atau pasar, serta pengembangan pola inti plasma yang sehat.

Ia menambahkan, tantangan inklusi keuangan saat ini juga telah bergeser. Kepemilikan rekening perbankan tetap penting, namun harus diikuti dengan pemanfaatan layanan keuangan secara produktif.

“Membuka rekening itu tetap penting, tetapi tidak cukup. Rekening harus menjadi pintu masuk bagi transaksi yang aman, tabungan yang produktif, pembiayaan usaha, asuransi, investasi dan seterusnya,” jelasnya.

Budi menegaskan, inklusi keuangan tidak boleh hanya diukur dari jumlah masyarakat yang memiliki rekening tabungan atau giro. Lebih jauh, akses tersebut harus mampu mendorong masyarakat meningkatkan aktivitas ekonomi dan produktivitas dalam kehidupan sehari-hari.