Dari Pesisir hingga Pegunungan, Ekonomi Keluarga Bintuni Didata

RRI.CO.ID, Bintuni– Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 dengan melepas 103 petugas lapangan yang akan melakukan pendataan usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat hingga ke wilayah terpencil di seluruh kabupaten. Pelepasan petugas dilakukan oleh Wakil Bupati Teluk Bintuni, Joko Lingara, di halaman Kantor Bupati SP 3, Distrik Manimeri, Senin (15/6/2026).

Wakil Bupati menandai pelepasan petugas sensus dengan penyematan tanda pengenal dan pemakaian rompi kepada perwakilan petugas sensus. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda strategis nasional yang sangat penting bagi perencanaan pembangunan daerah.

Menurutnya, data yang dihasilkan akan menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi, pengembangan investasi, pemberdayaan UMKM, hingga penciptaan lapangan kerja. “Data yang diperoleh dari Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi landasan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Dengan data yang berkualitas, pemerintah dapat merumuskan program yang tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Joko Lingara.

Ia mengajak seluruh masyarakat, pemerintah distrik, pemerintah kampung, serta pelaku usaha untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan lengkap kepada petugas di lapangan.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Teluk Bintuni, Maimun, menjelaskan bahwa sebanyak 103 petugas akan mulai melakukan pendataan sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pendataan dilakukan secara door to door dan menjangkau seluruh keluarga, baik yang berada di wilayah perkotaan, pesisir maupun pegunungan.

“Kami akan mendata seluruh usaha tanpa terkecuali, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah hingga besar. Bahkan usaha berbasis digital dan usaha online juga menjadi bagian dari pendataan tahun ini,” katanya.

Maimun menambahkan, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berbeda dari sebelumnya karena menggunakan aplikasi digital berbasis gadget sehingga data yang dikumpulkan langsung tersimpan di server pusat BPS.

Menurutnya, sensus kali ini akan menghasilkan data ekonomi hingga tingkat wilayah terkecil, sekaligus memotret perkembangan ekonomi digital, ekonomi lingkungan, daya saing usaha, serta kontribusi UMKM terhadap perekonomian daerah dan nasional.

“Kami berharap masyarakat tidak ragu memberikan informasi yang sebenarnya. Data yang diberikan dijamin kerahasiaannya dan tidak berkaitan dengan perpajakan maupun bantuan sosial,” tegasnya.

Selain itu, Maimun juga menyinggung capaian penurunan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Teluk Bintuni. Berdasarkan data yang telah dirilis BPS hingga 2025, tingkat kemiskinan ekstrem mengalami penurunan dari sekitar 18 persen menjadi 12,21 persen atau turun sebesar 5,8 persen.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa tugas BPS adalah menyediakan data yang akurat, sementara pemanfaatan data tersebut untuk program pembangunan dan penanganan kemiskinan menjadi kewenangan pemerintah dan instansi teknis terkait.

Melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni berharap tersedianya data ekonomi yang lengkap, akurat, dan terpercaya guna mendukung pembangunan yang inklusif, meningkatkan investasi, memperkuat UMKM, serta mendorong kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Teluk Bintuni.

Sementara itu petugas sensus Ekonomi Martha Horun mengatakan sebagai mitra BPS ia telah siap melakukan sensus ekonomi ke rumah-rumah warga. Ia mendapatkan tugas di Distrik Bintuni Timur.

"Kami sudah pelatihan selama 3 hari dan nanti ketika turun ke lapangan kami akan mendata usaha makro dan mikro sampai dengan usaha besar," ujarnya.

Ia berharap sebagai mitra meminta keterbukaan dan ketersediaan masyarakat untuk bisa memberikan jawaban dan tanggapan yang bagi petugas sensus ekonomi.