RRI.CO.ID, Bintuni- Upaya pemerataan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah terpencil terus didorong Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni. Salah satu langkah yang tengah diupayakan adalah membuka peluang bagi Pertashop agar dapat menyalurkan BBM jenis Pertalite kepada masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni berencana mengusulkan kepada PT Pertamina (Persero) agar kebijakan pengadaan Pertashop tidak semata berorientasi bisnis. Pemkab berharap, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mengelola Pertashop dapat diberikan kewenangan menjual BBM bersubsidi jenis Pertalite, bukan hanya BBM non-subsidi seperti Pertamax.
Bupati Yohanis Manibuy menegaskan, langkah ini bertujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap BBM dengan harga terjangkau, khususnya di wilayah distrik yang sulit dijangkau.
“Keberadaan Pertashop di pelosok sangat membantu masyarakat. Namun, akan lebih optimal jika juga bisa menyalurkan Pertalite sebagai BBM bersubsidi dalam program satu harga,” ujarnya dalam pertemuan bersama pelaku usaha penyalur BBM di Teluk Bintuni, Sabtu 25 April 2026.
Menurutnya, masih terdapat ketimpangan dalam penyaluran BBM bersubsidi. Ia mencontohkan adanya kuota penyaluran yang tidak terserap maksimal oleh penyalur resmi, sehingga membuka peluang untuk didistribusikan ke Pertashop lain agar lebih merata.
Pemkab Teluk Bintuni juga berharap dukungan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi untuk mengkaji kebijakan tersebut. Mengingat peran strategis Teluk Bintuni sebagai salah satu daerah penyangga energi nasional, perhatian khusus dinilai penting untuk menjamin ketersediaan BBM bersubsidi bagi masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah menegaskan komitmennya dalam menyukseskan program BBM Satu Harga di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah ini diharapkan mampu menekan disparitas harga, menjaga stabilitas ekonomi, serta meningkatkan daya beli masyarakat.
Melalui pemerataan distribusi dan pengawasan penyaluran yang tepat sasaran, Pemkab Teluk Bintuni optimistis gejolak harga, termasuk inflasi pangan, dapat dikendalikan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pedalaman.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....