RRI.CO.ID, Manokwari- Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Meski berbagai kebijakan afirmasi telah diterapkan, jumlah perempuan yang berhasil menduduki kursi legislatif di Papua Barat dinilai masih belum mencerminkan semangat kesetaraan gender dalam pembangunan.

Hal tersebut menjadi topik dalam Dialog Interaktif Pro 1 RRI Manokwari yang menghadirkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Papua Barat, Witri, S.E., M.Ec.Dev, serta Direktur Eksekutif Yayasan Mitra Perempuan Papua (YMP2), Anike Sabami.

Dalam dialog tersebut dijelaskan bahwa perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, termasuk melalui lembaga legislatif. Kehadiran perempuan di parlemen dinilai penting karena mampu menghadirkan perspektif yang lebih beragam dalam penyusunan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan perlindungan perempuan, anak, keluarga, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan masyarakat.

Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi perempuan ketika ingin terjun ke dunia politik. Mulai dari keterbatasan akses terhadap pendidikan politik, minimnya dukungan sosial, hingga budaya yang masih memandang kepemimpinan politik lebih identik dengan laki-laki. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan biaya politik juga menjadi hambatan bagi sebagian perempuan untuk mengikuti kontestasi pemilu.

Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui DP3A terus berupaya memperkuat kapasitas perempuan melalui berbagai program pemberdayaan, pelatihan kepemimpinan, serta peningkatan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan. Langkah ini diharapkan mampu melahirkan lebih banyak perempuan yang siap tampil sebagai pemimpin, termasuk menjadi calon anggota legislatif.

Sementara itu, Yayasan Mitra Perempuan Papua menilai bahwa peningkatan keterwakilan perempuan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan partai politik, organisasi masyarakat, keluarga, media, dan seluruh elemen masyarakat. Pendidikan politik sejak dini juga dinilai penting agar perempuan memiliki kepercayaan diri serta kemampuan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Melalui dialog ini, masyarakat diajak untuk melihat bahwa keterwakilan perempuan bukan sekadar memenuhi kuota, melainkan merupakan bagian dari upaya menciptakan kebijakan publik yang lebih inklusif, adil, dan berpihak pada seluruh lapisan masyarakat.

Diharapkan, pada pelaksanaan pemilu mendatang, semakin banyak perempuan Papua Barat yang berpartisipasi sebagai calon maupun pemimpin politik, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.