RRI.CO.ID, Manokwari - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan publik di SMA Taruna Kasuari Papua Barat menyusul polemik yang terjadi beberapa waktu lalu. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan kualitas layanan pendidikan berjalan sesuai standar pelayanan publik, Senin 11 Mei 2026

Kepala Perwakilan Ombudsman Papua Barat, Amus Atkana mengatakan sekolah sebagai institusi publik harus dikelola secara optimal demi memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya dalam proses belajar mengajar.

“Sebagai penyelenggara pelayanan publik, sekolah wajib menjalankan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,” ujar Amus.

Menurutnya, kondisi pelayanan di SMA Taruna Kasuari saat ini dinilai belum sepenuhnya memenuhi standar layanan publik sehingga membutuhkan pembenahan secara serius dan menyeluruh.

Amus menegaskan reformasi pelayanan publik di sekolah tersebut perlu segera dilakukan, terutama menyangkut sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai.

“Persoalan mendasar yang kami lihat adalah belum tersedianya gedung sekolah dan fasilitas penunjang pendidikan yang memadai. Ini harus menjadi perhatian bersama agar proses belajar mengajar berjalan optimal,” katanya.

Selain fasilitas pendidikan, Ombudsman juga menyoroti aspek tenaga pengajar, termasuk pemenuhan hak-hak guru serta honorarium yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah sebagai penyelenggara pendidikan.

Ombudsman menilai pengelolaan SMA Taruna Kasuari sebagai sekolah negeri harus mengacu pada standar operasional prosedur resmi yang berlaku, berbeda dengan pola pengelolaan sekolah swasta.

Melalui evaluasi dan penataan yang lebih baik, Ombudsman berharap SMA Taruna Kasuari dapat berkembang menjadi sekolah unggulan di Papua Barat, baik dari sisi kualitas pendidikan maupun pelayanan publik kepada masyarakat.