RRI.CO.ID, Manokwari – Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat terus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan bebas dari praktik maladministrasi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui program inovasi Coaching Maladministrasi yang menyasar jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaimana secara daring, Kamis, 9 April 2026.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat, Amus Atkana, yang memberikan apresiasi atas tingginya partisipasi Inspektorat, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Kaimana.

Menurutnya, pemahaman yang baik terkait pencegahan maladministrasi menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.

“Pemahaman mendalam aparatur daerah mengenai langkah-langkah pencegahan maladministrasi merupakan fondasi paling krusial untuk mengakselerasi peningkatan kualitas layanan publik,” ujar Amus.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL) Ombudsman Papua Barat, Yunus Kaipman, hadir sebagai narasumber utama. Ia memaparkan secara komprehensif berbagai potensi maladministrasi yang kerap terjadi di sektor birokrasi, sekaligus menjelaskan mekanisme penerimaan hingga verifikasi laporan pengaduan masyarakat.

Yunus juga mendorong aparatur dan masyarakat untuk lebih proaktif dalam melaporkan setiap indikasi penyimpangan layanan publik.

“Kami mendorong masyarakat dan aparatur untuk tidak ragu melapor ke Ombudsman apabila menemukan atau mengalami langsung tindakan maladministrasi di lapangan,” kata Yunus.

Melalui program coaching ini, Ombudsman berharap kapasitas aparatur Pemkab Kaimana semakin meningkat, dalam merespons aduan masyarakat secara cepat dan tepat. Sinergi pengawasan yang berkelanjutan pun, diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.