RRI.CO.ID, Manokwari– Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat memaparkan kondisi terkini tingkat kemiskinan di wilayah Papua Barat dalam dialog bersama RRI Manokwari, Kamis, 9 Aril 2026 dengan tema “Kemiskinan September 2025: Potret Kesejahteraan Masyarakat Papua Barat”.

Dialog interaktif menghadirkan dua narasumber, yakni Statisti Ahli Muda BPS Papua Barat, Ika Rusinta Widiyasari, S.ST., M.PP, serta Statisti Ahli Pertama, Iqbal Mukti Pratama, S.Tr.Stat.

Dalam pemaparannya, Ika Rusinta Widiyasari menjelaskan bahwa angka kemiskinan merupakan salah satu indikator utama untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat. Data yang dirilis BPS pada September 2025 menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik ekonomi maupun sosial. Dalam pendekatan statistik, kemiskinan tidak diukur berdasarkan persepsi, tetapi menggunakan metode yang terukur dan konsisten.

BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar, yaitu melihat apakah seseorang mampu memenuhi kebutuhan minimum, baik makanan maupun non-makanan. Batasnya disebut garis kemiskinan, dan jika pengeluaran seseorang berada di bawah garis tersebut, maka dikategorikan miskin.

Pendekatan ini memungkinkan kita membandingkan kondisi antar waktu dan antar wilayah secara objektif. “Pengukuran kemiskinan dilakukan berdasarkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan. Ini menjadi dasar dalam menentukan garis kemiskinan,” jelas Ika.

Ia menambahkan, kondisi geografis Papua Barat yang beragam turut memengaruhi distribusi kesejahteraan masyarakat. Wilayah dengan akses terbatas cenderung menghadapi tantangan lebih besar dalam menekan angka kemiskinan. Secara tren, Papua Barat memang mengalami perbaikan.

Namun secara level, masih tinggi karena faktor struktural seperti: geografi, akses, struktur ekonomi.

Sementara itu, Iqbal Mukti Pratama menyoroti pentingnya memahami karakteristik penduduk miskin sebagai dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran. “Tidak hanya melihat angka, tetapi juga profilnya seperti pendidikan, pekerjaan, dan lokasi tempat tinggal ini penting agar intervensi pemerintah bisa lebih efektif,” ujarnya.

Iqbal juga menjelaskan bahwa faktor inflasi, terutama pada komoditas pangan, turut berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Kenaikan harga kebutuhan pokok dapat meningkatkan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Secara teori, semakin besar porsi makanan dalam pengeluaran, maka semakin rentan suatu kelompok terhadap gejolak harga pangan.

Di Papua Barat, kontribusi makanan mencapai lebih dari 74 persen terhadap garis kemiskinan. Artinya: Stabilitas harga pangan menjadi sangat krusial, Kebijakan pengendalian inflasi pangan akan sangat berdampak langsung Dengan kata lain, pengentasan kemiskinan di Papua Barat sangat erat kaitannya dengan ketahanan pangan dan distribusi bahan pokok.

Dalam dialog tersebut, BPS juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya pengentasan kemiskinan. Program perlindungan sosial, peningkatan kualitas pendidikan, serta pengembangan ekonomi lokal menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat.

Melalui dialog ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami kondisi sosial ekonomi daerahnya, sekaligus mendorong partisipasi aktif dalam mendukung program pembangunan yang berkelanjutan.