RRI.CO.ID, Manokwari – Kementerian Hak Asasi Manusia melalui Kantor Wilayah Papua Barat menggelar kegiatan Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia (HAM) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), di Balai Dinas Koperasi dan UKM Manokwari, Selasa, 7 April 2026.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku usaha dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam aktivitas bisnis, guna mendorong pertumbuhan usaha yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan HAM Papua Barat, Burhani Hadad, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Papua Barat, Fatrixs C. Manufandu, menegaskan komitmen pemerintah dalam mendampingi pelaku UMKM agar berkembang tanpa terbebani aspek administratif.

“Sektor swasta adalah aktor kunci dalam pemajuan Hak Asasi Manusia. Usaha yang dijalankan dengan menghormati prinsip HAM akan memberikan nilai tambah serta meningkatkan kepercayaan pasar terhadap produk yang dihasilkan,” ujar Burhani.

Dalam kegiatan tersebut, Kementerian HAM juga memperkenalkan instrumen PRISMA (Penilaian Risiko Bisnis dan HAM) sebagai alat bantu bagi pelaku usaha untuk memastikan kegiatan bisnis tetap selaras dengan prinsip-prinsip HAM.

Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber, yakni Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Papua Barat, Sarce M. Meidodga, serta Kepala Bagian Perundang-Undangan Kabupaten/Kota Biro Hukum Setda Papua Barat, Lena Loisa Stepani. Sarce dalam pemaparannya menekankan pentingnya pemanfaatan dana otonomi khusus (Otsus) untuk mendukung pengembangan UMKM di Papua Barat.

“Pemanfaatan dana Otsus harus tepat sasaran untuk memperkuat UMKM sebagai penggerak ekonomi daerah, sehingga mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Sarce.

Sementara itu, Lena Loisa Stepani menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi UMKM, seperti keterbatasan akses legalitas usaha, minimnya pemahaman kekayaan intelektual, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi lokal.

Kegiatan ini diikuti oleh 50 peserta dari jajaran Dinas Koperasi dan UKM, pelaku UMKM di bidang kuliner, kerajinan tangan, dan fesyen di Manokwari, serta peserta magang Kementerian Ketenagakerjaan di lingkungan Kantor Wilayah HAM Papua Barat.

Melalui kegiatan ini, pelaku UMKM diharapkan semakin memahami pentingnya penerapan prinsip HAM dalam menjalankan usaha, sehingga tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap perlindungan dan pemajuan HAM.