RRI.CO.ID, Manokwari – Maraknya aksi penyelundupan satwa endemik keluar dari wilayah Papua Barat memicu perhatian serius pemerintah daerah. Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, mengimbau seluruh instansi teknis dan vertikal untuk memperkuat kolaborasi guna memutus rantai perdagangan ilegal satwa dilindungi. Penegasan tersebut disampaikan Gubernur usai mengikuti doa bersama di Kantor Gubernur Papua Barat, Rabu 18 Februari 2026.

Gubernur menekankan bahwa perlindungan terhadap kekayaan hayati Papua Barat tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan konsentrasi dan kerja sama lintas sektor.

Menurut Gubernur, pemerintah daerah masih kerap “kecolongan” dalam pengawasan jalur transportasi, khususnya jalur laut. Sejumlah satwa endemik seperti Burung Cenderawasih, Kasuari, hingga Kanguru Pohon dilaporkan lolos dari pengawasan di Pelabuhan Manokwari dan baru terdeteksi di daerah lain.

“Satwa endemik kita banyak yang lolos melalui jalur laut dan justru tertangkap di daerah lain, seperti di Pelabuhan Ternate. Ini menjadi perhatian serius bagi kami,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Gubernur menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk segera berkoordinasi dan mengkaji aturan yang berlaku. Ia juga mendorong lahirnya regulasi khusus di tingkat daerah guna memperkuat perlindungan satwa liar.

“Saya minta segera koordinasi untuk melihat aturan pemerintah yang ada, agar bisa ditindaklanjuti di daerah dalam bentuk Perdasus atau Perda. Ini penting untuk menjaga satwa liar kita di Tanah Papua, khususnya Papua Barat,” tegasnya.

Selain itu, sebagai bentuk keteladanan dan edukasi kepada masyarakat, Gubernur menyatakan penolakannya terhadap penggunaan aksesori budaya yang menggunakan bulu burung asli, seperti Cenderawasih maupun Kasuari.

Langkah tersebut, menurutnya, merupakan pesan moral bahwa menjaga habitat dan kelestarian satwa jauh lebih mulia daripada menjadikannya sebagai hiasan. Pemerintah berharap kesadaran kolektif masyarakat semakin meningkat demi mencegah kerusakan ekosistem dan ancaman bencana ekologis di masa mendatang.