Dominggus Mandacan Lantik 295 Pejabat Pemprov Papua Barat

RRI.CO.ID, Manokwari – Dominggus Mandacan melantik 295 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat, pada Jumat 13 Februari 2026.

Pelantikan tersebut dilaksanakan di Gedung TP-PKK Papua Barat sebagai langkah mengisi kekosongan jabatan sekaligus mempercepat rotasi dan promosi aparatur sipil negara (ASN) sesuai ketentuan yang berlaku. Ratusan pejabat yang dilantik terdiri atas 105 pejabat administrator dan 190 pejabat pengawas. Penataan ini menjadi bagian dari upaya mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Papua Barat 2025–2030.

Dalam sambutannya, Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan menegaskan, agar para pejabat yang baru dilantik menjadikan momentum tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Maknai momentum ini sebagai kesempatan untuk bekerja dan berkarya dengan lebih baik, menjaga integritas, bekerja secara profesional, dan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Papua Barat,” ujarnya.

Ia juga mengamanatkan agar seluruh pejabat, untuk mendukung tiga program prioritas daerah, yakni Papua Barat Sehat, Papua Barat Cerdas, dan Papua Barat Produktif. Program tersebut mencakup jaminan kesehatan bagi Orang Asli Papua (OAP), peningkatan mutu pendidikan, hingga penguatan ekonomi berbasis UMKM lokal.

“Saya mengamanatkan kepada saudara-saudara untuk mendukung penuh tiga program prioritas daerah agar hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

Proses pengisian jabatan kali ini telah menggunakan sistem Integrated Mutasi yang terintegrasi dengan data kepegawaian nasional serta telah mengantongi persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Melalui penataan ini, Pemprov Papua Barat berharap setiap posisi strategis dapat diisi oleh sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya. Gubernur juga mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Ia mengingatkan para pejabat yang dilantik untuk segera memahami tugas pokok dan fungsi di tempat baru serta memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah. Jabatan, kata dia, harus dimaknai sebagai sarana pengabdian untuk membangun Papua Barat yang lebih baik.