RRI.CO.ID, Manokwari – Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan program pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) di wilayah Papua dan Papua Barat Daya, Kepala Bidang KI Kanwil Kementerian Hukum Papua Barat, Achmad Djunaidi, didampingi Analis KI Ahli Muda, Merio Sergio Alu Resi, melakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) guna memperkuat sinergi dan penyelarasan program kerja Tahun 2026, Kamis 12 Februari 2026.

Dalam koordinasi bersama Bagian P2L DJKI, tim diterima Nuralia beserta Tim Pokja Evaluasi Pelaporan dan Pengendalian Internal. Pertemuan tersebut membahas arah kebijakan dan strategi pencapaian target kinerja agar layanan KI di wilayah Papua dan Papua Barat Daya dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan akuntabel.

Achmad Djunaidi menegaskan bahwa penyelarasan program pusat dan daerah menjadi kunci dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Koordinasi ini penting untuk memastikan program kerja KI tahun 2026 di wilayah Papua dan Papua Barat Daya sejalan dengan kebijakan nasional, sehingga target kinerja dapat tercapai secara optimal,” ujarnya.

Selanjutnya, tim Pelayanan KI melakukan pertemuan dengan Direktorat Penegakan Hukum DJKI yang diterima Kepala Subdirektorat Pencegahan dan Sengketa Alternatif, Baby Mariaty bersama jajaran tim kerja. Pembahasan difokuskan pada pembangunan sistem penegakan hukum KI di daerah, mulai dari upaya pencegahan, pembinaan, hingga penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual.

Selain itu, dilakukan pemetaan subjek layanan berbasis KI pada sejumlah tempat usaha seperti rumah bernyanyi dan pusat perbelanjaan guna meningkatkan edukasi serta kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran royalti.

“Penguatan sistem penegakan hukum KI di daerah harus dibarengi dengan edukasi kepada pelaku usaha agar memahami pentingnya perlindungan dan kepatuhan terhadap hak kekayaan intelektual,” tambahnya.

Koordinasi juga dilaksanakan bersama Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, khususnya Tim Kerja Sertifikasi dan Mutasi Merek yang diwakili Sammy Teddy Rory. Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai kendala dalam proses penerbitan sertifikat merek serta langkah-langkah teknis percepatan penyelesaiannya.

Sinergi dan koordinasi lintas direktorat ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas layanan, perlindungan, dan penegakan hukum Kekayaan Intelektual di wilayah Papua dan Papua Barat Daya secara berkelanjutan.