RRI.CO.ID, Manokwari – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat terus memperkuat peran Sistem Basis Data Statistik (SBR) sebagai fondasi utama dalam mendukung keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).

Hal tersebut disampaikan Pranata Komputer Ahli Muda BPS Provinsi Papua Barat, Nur Imron Suyuti, S.Tr.Stat., dalam Dialog Interaktif Pro 1 RRI Manokwari, Kamis, 12 Februari 2026.

Nur Imron menjelaskan, SBR atau Statistical Business Register merupakan daftar unit usaha yang terstruktur dan dimutakhirkan secara berkala oleh BPS untuk kebutuhan statistik ekonomi.

“SBR adalah basis data unit usaha yang menjadi prelist atau daftar awal dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Data ini memastikan pendataan lebih terarah dan akurat,” ujarnya.

Berdasarkan rekapitulasi SBR tahun 2025, total unit usaha dalam database secara nasional mencapai 6.581.114 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.144.969 unit tercatat aktif, sementara 262.409 unit tidak aktif.

Menurutnya, pemutakhiran data dilakukan melalui sistem internal BPS serta didukung kegiatan ground check atau pengecekan lapangan guna memastikan status usaha masih aktif atau tidak.

“Ground check penting untuk menjaga kualitas data. Terutama di Papua Barat, yang memiliki tantangan geografis seperti wilayah kepulauan dan daerah dengan akses terbatas,” jelasnya.

Ia menegaskan, data yang dikumpulkan BPS dijamin kerahasiaannya sesuai Undang-Undang Statistik dan tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun penegakan hukum.

“Data yang dipublikasikan hanya dalam bentuk agregat. Masyarakat tidak perlu khawatir karena kerahasiaan informasi usaha dilindungi,” tegas Nur Imron.

Melalui sosialisasi ini, BPS mengajak seluruh pelaku usaha di Papua Barat dan Papua Barat Daya untuk berpartisipasi aktif dalam proses pendataan.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠“Data yang akurat akan menghasilkan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran. Karena itu, dukungan masyarakat sangat menentukan keberhasilan SE2026,” tutupnya.