DPD RI Dorong Sekolah Rakyat Berpihak pada Daerah 3T

RRI.CO.ID, Manokwari – Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, mengapresiasi program Sekolah Rakyat sebagai upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, miskin, dan miskin ekstrem.

Filep menilai pelaksanaan program tersebut harus tepat sasaran dengan menggunakan data kemiskinan yang akurat, sekaligus mempertimbangkan kondisi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Kami mendukung Sekolah Rakyat yang efektif dan disertai evaluasi objektif. Sekolah yang dibangun harus proporsional dengan konsentrasi keluarga miskin dan anak yang membutuhkan layanan pendidikan di setiap daerah,” ujarnya.

Ia mengatakan, tingginya angka kemiskinan di sejumlah wilayah menunjukkan pendekatan penyelenggaraan Sekolah Rakyat tidak dapat diseragamkan. Daerah seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur membutuhkan kebijakan afirmasi karena menghadapi tantangan geografis, keterbatasan tenaga pendidik, transportasi, serta konektivitas.

“Anak miskin di kota tidak boleh diabaikan, tetapi anak miskin di kampung terpencil juga tidak boleh kalah hanya karena jumlahnya lebih sedikit. Negara harus hadir justru di tempat yang biaya akses pendidikannya paling mahal dan hambatannya paling berat,” tegasnya.

Filep juga meminta pemerintah memastikan ketersediaan guru profesional, wali asrama, guru bimbingan konseling, tenaga kesehatan, serta pendamping psikososial, mengingat Sekolah Rakyat menerapkan sistem pendidikan berasrama.

Selain itu, perlindungan anak harus menjadi prioritas melalui pencegahan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi, termasuk penyediaan mekanisme pengaduan yang aman serta pengawasan terhadap tenaga pendidik dan pengasuh asrama.

Menurut Filep, evaluasi distribusi Sekolah Rakyat perlu mengintegrasikan data kemiskinan, anak tidak sekolah, dan indikator 3T, disertai formula alokasi yang transparan serta afirmasi bagi daerah dengan tantangan pendidikan paling berat.

“Sekolah Rakyat adalah investasi sumber daya manusia bangsa. Program ini harus memastikan anak dari keluarga miskin mendapatkan pendidikan yang bermutu, aman, dan berkelanjutan, sehingga mampu keluar dari rantai kemiskinan,” pungkasnya.