Delapan Agenda Prioritas Pemerintah dalam RAPBN 2026

  • 16 Apr 2026 13:59 WIB
  •  Manokwari

RRI.CO.ID, Manokwari-Prabowo Subianto menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 difokuskan untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan dalam pidato pengantar RAPBN 2026 di hadapan DPR sebagai arah kebijakan pembangunan ke depan.

Prioritas pertama adalah ketahanan pangan sebagai langkah menuju kemandirian bangsa. Pemerintah akan mendorong swasembada pangan melalui peningkatan produksi, penyediaan pupuk bersubsidi, bibit unggul, serta modernisasi alat pertanian.

Kedua, ketahanan energi menjadi fokus penting dalam menjaga kedaulatan nasional. Upaya ini dilakukan dengan meningkatkan produksi energi sekaligus mempercepat transisi menuju energi baru terbarukan yang lebih ramah lingkungan.

Ketiga, program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperluas untuk menciptakan generasi sehat dan unggul. Program ini menyasar puluhan juta penerima manfaat, termasuk siswa, ibu hamil, dan balita di seluruh Indonesia.

Keempat, peningkatan kualitas pendidikan menjadi prioritas dengan alokasi anggaran besar. Pemerintah menekankan peningkatan kualitas guru, pendidikan vokasi, serta kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja.

Kelima, sektor kesehatan diperkuat untuk memberikan layanan yang merata dan berkualitas. Fokusnya meliputi peningkatan akses layanan, penanganan stunting, serta pengendalian penyakit menular.

Keenam, penguatan ekonomi rakyat dilakukan melalui pengembangan koperasi desa. Program ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja baru di pedesaan.

Ketujuh, pertahanan negara diperkuat melalui modernisasi alat utama sistem persenjataan dan peningkatan kesejahteraan prajurit. Hal ini penting untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Kedelapan, percepatan investasi dan perdagangan global menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga mendorong pembangunan perumahan rakyat guna memenuhi kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau.(Sumber: www.kemenkeu.com).

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....