Kakanwil Kemenkum Sulut Ikuti Diskusi Strategi Kebijakan Kanwil Kemenkum Sumsel

RRI.CO.ID, Manado - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling, mengikuti kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan secara virtual melalui Zoom Meeting, pada Rabu 16 September 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Kakanwil didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Apri Listiyanto, serta Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan Kanwil Kemenkum Sulut.

DSK mengangkat tema “Analisis Evaluasi Dampak Kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.”

Kegiatan dibuka oleh Kepala Kanwil Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, dan Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady. Materi disampaikan oleh Phuput Mayasari, Martinef, dan Hari Fadly Basir yang membahas evaluasi kebijakan Majelis Kehormatan Notaris (MKN), pembinaan dan pengawasan notaris, serta perlindungan profesi notaris.

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif bersama peserta dari Kanwil Kementerian Hukum se-Indonesia, unsur MKN, aparat penegak hukum, akademisi, dan praktisi notaris.

Keikutsertaan Kakanwil Kemenkum Sulut bersama jajaran menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman terhadap evaluasi kebijakan serta menjadi bahan pembelajaran bagi Tim Kerja BSK dalam mendukung penguatan tata kelola dan penyusunan rekomendasi kebijakan di Sulawesi Utara.