RRI.CO.ID, Manado - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling, menerima audiensi Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) DPC Kota Bitung, Mario Mamuntu, bersama Frangky Tampilang, pada Senin 14 September 2026.
Pertemuan membahas penguatan akses dan layanan hukum bagi masyarakat, khususnya kelompok nelayan, melalui peran paralegal dan pendampingan hukum berbasis komunitas. Turut hadir Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Apri Listiyanto, beserta jajaran.
Hendrik menyampaikan bahwa paralegal memiliki peran penting dalam mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat. Melalui pelatihan dan penguatan kompetensi, paralegal diharapkan mampu memberikan informasi serta pendampingan awal sesuai kapasitas dan kewenangannya.
“Paralegal merupakan salah satu unsur penting dalam mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat. Melalui penguatan kapasitas dan sinergi dengan berbagai pihak, kita berharap masyarakat dapat lebih mudah memperoleh informasi serta akses terhadap layanan bantuan hukum,” ujar Hendrik.
Audiensi juga membahas penguatan POSBATAS serta pendekatan mediasi sebagai bagian dari upaya penyelesaian persoalan masyarakat secara dialogis dan damai. Keterlibatan tokoh masyarakat dan komunitas dinilai dapat mendukung pencegahan konflik sekaligus memperkuat pemahaman hukum di tingkat masyarakat.
Melalui sinergi dengan HNSI, Kemenkum Sulut mendorong perluasan akses layanan hukum bagi masyarakat nelayan, serta penguatan kesadaran hukum di tingkat komunitas.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....