Perubahan APBD Minahasa Fokus Perkuat Pelayanan Publik

  • 15 Sep 2026 18:12 WIB
  •  Manado

RRI.CO.ID, Minahasa - DPRD Kabupaten Minahasa menggelar rapat paripurna pembicaraan tingkat I Ranperda Perubahan APBD 2026. Rapat berlangsung di Ruang Sidang DPRD Minahasa, Senin (14/9/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Minahasa Franky Wolayan, SE, didampingi Wakil Ketua I Adri Kamasi dan Wakil Ketua II Putri Pontororing. Hadir Bupati Minahasa Robby Dondokambey, Sekda Lynda Watania, Forkopimda dan jajaran pemerintah daerah.

Ketua DPRD Franky Wolayan mengatakan pembicaraan tingkat I menjadi bagian penting pembahasan perubahan anggaran. Tahapan tersebut dilaksanakan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bupati Minahasa Robby Dondokambey mengatakan Perubahan APBD 2026 memiliki arti strategis bagi pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan anggaran harus tetap transparan, akuntabel, efektif, efisien dan berpihak kepada masyarakat.

Dalam rancangan perubahan APBD, pendapatan daerah mengalami penurunan Rp73,20 miliar. Pendapatan semula Rp1,129 triliun menjadi Rp1,056 triliun setelah perubahan.

Penurunan terutama terjadi pada pendapatan transfer yang berkurang Rp75,52 miliar. Pendapatan transfer turun dari Rp973,25 miliar menjadi Rp897,72 miliar.

Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah justru mengalami peningkatan Rp1,68 miliar. PAD naik dari Rp131,81 miliar menjadi Rp133,50 miliar.

Di sisi belanja, pemerintah daerah mengusulkan peningkatan sebesar Rp44,71 miliar. Belanja daerah naik dari Rp1,151 triliun menjadi Rp1,195 triliun.

Kenaikan tersebut antara lain terlihat pada belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi meningkat sekitar Rp90,40 miliar, sedangkan belanja modal bertambah Rp29,90 miliar.

Belanja tidak terduga juga meningkat Rp7,24 miliar dalam rancangan perubahan APBD. Sebaliknya, belanja transfer mengalami penurunan sekitar Rp82,84 miliar.

Bupati menegaskan perubahan struktur belanja harus diarahkan pada kebutuhan pembangunan. Anggaran juga harus mendukung peningkatan pelayanan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Bupati.

(Jeff Assa)

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....