Perubahan KUA PPAS 2026, Pemkab dan DPRD Minahasa Kawal Kepentingan Publik

RRI.CO.ID, Minahasa – Pemerintah Kabupaten Minahasa bersama DPRD Kabupaten Minahasa memperkuat komitmen mengawal penggunaan anggaran daerah agar semakin berpihak pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, dalam Rapat Paripurna DPRD Minahasa, Selasa (1/9/2026).

Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Minahasa tersebut sekaligus menjadi momentum penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2026 dan pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun 2026. Rapat dipimpin Ketua DPRD Minahasa Franky Wolayan, didampingi Wakil Ketua Putri Pontororing dan Adry Kamasi. Hadir Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.A.P., Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang, S.S., M.A.P., jajaran anggota DPRD, unsur Forkopimda, instansi vertikal, BUMN dan BUMD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa.

Bupati Robby Dondokambey menegaskan bahwa perubahan kebijakan anggaran bukan sekadar proses administratif, tetapi menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan pembangunan mampu menyesuaikan perkembangan daerah dan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, dinamika pembangunan dan berbagai kebutuhan masyarakat membutuhkan kebijakan anggaran yang responsif, tepat sasaran, serta mampu menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung.

“Pemerintah Kabupaten Minahasa berkomitmen agar setiap kebijakan anggaran diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Bupati.

Bupati mengatakan, setiap kebijakan yang berkaitan dengan APBD harus memiliki orientasi terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, sinergi pemerintah daerah dan DPRD menjadi penting untuk memastikan proses perencanaan, pembahasan, hingga pelaksanaan anggaran berjalan sesuai prioritas pembangunan dan kepentingan masyarakat.

“Setiap rupiah dalam APBD adalah amanah rakyat yang harus memberikan manfaat nyata,” pungkasnya.

Pembukaan masa persidangan baru juga diharapkan menjadi momentum memperkuat hubungan kerja eksekutif dan legislatif dalam mengevaluasi pelaksanaan program serta menyusun kebijakan pembangunan yang lebih terarah. Bupati berharap seluruh agenda persidangan dapat menjadi ruang pembahasan yang konstruktif terhadap berbagai kebutuhan daerah sekaligus menampung aspirasi masyarakat.

“Perbedaan pandangan merupakan bagian dari dinamika demokrasi, namun tujuan akhir kita harus tetap sama, yaitu membangun Minahasa yang semakin maju,” ujar Bupati.

Arah pembangunan Kabupaten Minahasa selanjutnya akan tetap diarahkan pada sektor yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.

Selain itu, penguatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan UMKM, pertanian, perikanan, pariwisata, serta perlindungan sosial juga menjadi bagian dari sektor yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Bupati memberikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Minahasa, khususnya Badan Anggaran DPRD, bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa yang telah menjalankan pembahasan hingga menghasilkan kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026.

Kesepakatan tersebut menjadi bentuk tanggung jawab bersama eksekutif dan legislatif untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara efektif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

Dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Minahasa dan DPRD diharapkan semakin solid dalam mengawal setiap kebijakan anggaran agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pengawalan bersama tersebut juga diharapkan dapat memastikan program pembangunan tidak hanya terealisasi secara administratif, tetapi memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Minahasa.

(Jeff Assa)