Pemkab Minahasa Perkuat Pencegahan Korupsi melalui Pemenuhan MCSP

RRI.CO.ID, Minahasa – Pemerintah Kabupaten Minahasa terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui pemenuhan dokumen Monitoring Center for Prevention (MCSP). Upaya tersebut dilakukan melalui rapat pemenuhan dokumen MCSP yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Lynda D. Watania, di Ruang Kerja Sekda, Senin (31/8/2026).

Rapat tersebut menjadi bagian dari langkah strategis Pemkab Minahasa dalam memastikan berbagai dokumen dan indikator yang berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi dapat dipenuhi secara tertib, lengkap, dan sesuai ketentuan.

Sekda Lynda Watania bersama jajaran terkait melakukan koordinasi sekaligus mengevaluasi perkembangan pemenuhan dokumen yang menjadi bagian dari penguatan sistem pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa.

Pemenuhan dokumen MCSP tidak hanya diarahkan untuk memenuhi aspek administratif. Lebih dari itu, proses tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan penerapan tata kelola pemerintahan semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pencegahan korupsi.

Koordinasi lintas perangkat daerah dinilai penting untuk memastikan setiap indikator dapat dipenuhi secara tepat. Kelengkapan data dan dokumen juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat sistem pengawasan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Pemkab Minahasa terus mendorong seluruh perangkat daerah untuk memberikan dukungan terhadap proses pemenuhan dokumen tersebut. Setiap perangkat daerah diharapkan dapat menjalankan tugas sesuai kewenangan sekaligus memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Rapat pemenuhan dokumen MCSP tersebut turut dihadiri para Asisten, Inspektur Kabupaten Minahasa, Kepala BPKAD, serta Sekretaris BPKAD Kabupaten Minahasa.

Melalui koordinasi yang dilakukan secara berkelanjutan, Pemkab Minahasa menunjukkan komitmen membangun sistem pemerintahan yang tidak hanya efektif dalam menjalankan program, tetapi juga tertib dalam administrasi dan kuat dalam aspek pengawasan.

Upaya penguatan tata kelola tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus meminimalkan potensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Komitmen terhadap pencegahan korupsi juga menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Pemerintahan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan diharapkan mampu memberikan manfaat pembangunan secara lebih optimal kepada masyarakat.

Dengan penguatan koordinasi dan pemenuhan indikator pencegahan korupsi secara konsisten, Pemerintah Kabupaten Minahasa berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, transparan, dan akuntabel.

(Jeff Assa)