Pemkab Minahasa Perkuat Pengendalian Inflasi dan Integrasi Layanan Publik

RRI.CO.ID, Minahasa - Pemerintah Kabupaten Minahasa terus memperkuat langkah strategis dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah, khususnya melalui pengendalian inflasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Upaya tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang, S.S., M.AP., dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan sejumlah agenda nasional terkait layanan pertanahan, perpajakan, dan penyediaan perumahan, Senin (10/8/2026).

Rakor yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara daring melalui Zoom Meeting tersebut diikuti Vanda dari Ruang Command Center Kantor Bupati Minahasa. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan kebijakan ekonomi nasional dapat diterapkan secara efektif.

Dalam rakor tersebut, agenda juga dirangkaikan dengan sosialisasi dan penandatanganan Surat Edaran Bersama mengenai sinkronisasi layanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), layanan pertanahan, serta integrasi data perpajakan dan pertanahan.

Sinkronisasi dan integrasi data tersebut dinilai penting untuk menciptakan tata kelola administrasi yang lebih efektif dan transparan. Selain mempermudah pelayanan kepada masyarakat, langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akurasi data pemerintah daerah dalam mendukung optimalisasi penerimaan daerah.

Rakor juga membahas sosialisasi Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 6 Tahun 2026 tentang Bedah Rumah. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama bagi keluarga yang masih menempati rumah tidak layak huni.

Wakil Bupati Vanda Sarundajang mengikuti seluruh rangkaian agenda bersama jajaran perangkat daerah terkait. Keterlibatan lintas sektor ini dinilai penting karena pengendalian inflasi membutuhkan dukungan berbagai bidang, mulai dari pangan, perdagangan, distribusi, transportasi hingga perlindungan sosial.

Melalui rakor tersebut, Pemkab Minahasa memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dalam merespons dinamika ekonomi dan berbagai kebutuhan masyarakat. Pengendalian inflasi tidak hanya berfokus pada stabilitas harga, tetapi juga membutuhkan penguatan ketahanan pangan, kelancaran distribusi, pelayanan publik, serta pembangunan infrastruktur dan perumahan.

Pemkab Minahasa berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui koordinasi berkelanjutan dengan pemerintah pusat dan sinergi seluruh perangkat daerah. Pemerintah daerah juga mendorong agar setiap kebijakan nasional dapat diterjemahkan secara konkret sehingga manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Keterlibatan Minahasa dalam agenda nasional tersebut menjadi bagian dari komitmen membangun tata kelola pemerintahan yang semakin terintegrasi, responsif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

(Jeff Assa)