RRI.CO.ID, Manado : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling, menghadiri Pencanangan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan HUT ke-62 Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026 yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, pada Jumat 7 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, dan dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Utara, jajaran Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, organisasi wanita, pelaku UMKM, insan pers, serta aparatur sipil negara.

Dalam arahannya, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus menegaskan bahwa rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan HUT ke-62 Provinsi Sulawesi Utara harus menjadi momentum untuk meningkatkan semangat pengabdian dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Seluruh aparatur pemerintah diharapkan tetap menjaga disiplin serta memastikan pelayanan publik berjalan optimal selama rangkaian peringatan berlangsung.

"Semangat kemerdekaan harus kita wujudkan melalui kerja nyata, melalui pelayanan dan kinerja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat," tegas Yulius.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga meluncurkan berbagai program dan kegiatan dalam rangka memeriahkan peringatan HUT RI dan HUT Provinsi Sulawesi Utara, di antaranya Program Keringanan Pajak Merdeka, pembagian ribuan bibit kelapa, gerakan pembagian dan pemasangan Bendera Merah Putih secara gratis, Pekan Budaya Sulawesi Utara 2026, bazar UMKM, serta berbagai kegiatan olahraga.

Gubernur turut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan, keamanan, dan ketertiban selama rangkaian kegiatan berlangsung. Selain itu, pemerintah daerah diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak El Nino, seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, keterbatasan air bersih, serta gangguan terhadap ketahanan pangan.

Kehadiran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.