RRI.CO.ID, Manado - Upaya mewujudkan pendidikan keagamaan yang ramah anak dan disabilitas terus dimatangkan. Pembahasan tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Rekomendasi Tata Kelola dan Kebijakan Pesantren Ramah Anak dan Disabilitas" yang digelar di Aula Rektorat IAIN Manado, Selasa, 4 Agustus 2026.

Forum ilmiah yang menjadi bagian dari riset MoRA The AIR FUNDS bertema "Fiqh Pesantren Inklusif" ini menghimpun akademisi, peneliti, hingga pihak Kementerian Agama. Diskusi difokuskan pada penyusunan arah kebijakan agar lembaga pesantren mampu menyediakan lingkungan belajar yang aman, setara, serta aksesibel bagi semua santri, termasuk para penyandang disabilitas.

Dalam forum tersebut, Kepala Kanwil Kemenag Sulut, Ulyas Taha, menekankan bahwa nilai dasar pesantren sejalan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan sosial. Menurutnya, pembenahan sistem dan fasilitas merupakan hal mutlak agar lingkungan belajar makin inklusif.

"Pesantren yang ramah anak dan ramah disabilitas bukan hanya memenuhi aspek regulasi, tetapi merupakan pengejawantahan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi kemanusiaan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap setiap individu," ujar Ulyas Taha.

Ia menegaskan pentingnya akses pendidikan yang setara bagi seluruh peserta didik tanpa memandang latar belakang fisik maupun kondisi khusus lainnya.

"Tidak boleh ada anak yang tertinggal hanya karena keterbatasan fisik maupun kondisi lainnya," katanya menambahkan.

FGD ini membedah secara mendalam berbagai tantangan lapangan, tata kelola kelembagaan, hingga efektivitas regulasi yang ada. Rekomendasi yang dihasilkan dari kajian akademik ini ditargetkan menjadi acuan pembentukan kebijakan nasional terkait model Fiqh Pesantren Inklusif.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Lewat langkah ini, pesantren ditargetkan benar-benar menjadi ruang aman yang menghargai serta mengoptimalkan potensi seluruh peserta didik tanpa diskriminasi.