RRI.CO.ID, Manado - Komitmen membangun pendidikan keagamaan yang inklusif terus diperkuat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Drs. H. Ulyas Taha, M.Pd, hadir sebagai narasumber pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Rekomendasi Tata Kelola dan Kebijakan Pesantren Ramah Anak dan Disabilitas" yang diselenggarakan di Aula Rektorat Lantai 2 IAIN Manado, pada Selasa 4 Agustus 2026.

Kegiatan ini merupakan bagian dari penelitian MoRA The AIR FUNDS dengan tema "Fiqh Pesantren Inklusif: Implementasi Kebijakan Pesantren Ramah Anak dan Disabilitas di Indonesia."

Dalam suasana diskusi yang hangat dan penuh semangat kolaborasi, para akademisi, peneliti, dan pemangku kepentingan bersama-sama membahas arah kebijakan pesantren yang mampu menghadirkan ruang belajar yang aman, nyaman, serta memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak, termasuk penyandang disabilitas.

Sebagai narasumber, Kakanwil Kemenag Sulut menegaskan bahwa pesantren sejak awal hadir sebagai lembaga pendidikan yang menjunjung tinggi nilai kasih sayang, penghormatan terhadap martabat manusia, dan keadilan sosial. Karena itu, pesantren harus terus bertransformasi menjadi lingkungan yang semakin inklusif, tanpa diskriminasi, serta mampu memenuhi kebutuhan seluruh peserta didik.

"Pesantren yang ramah anak dan ramah disabilitas bukan hanya memenuhi aspek regulasi, tetapi merupakan pengejawantahan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi kemanusiaan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap setiap individu. L Tidak boleh ada anak yang tertinggal hanya karena keterbatasan fisik maupun kondisi lainnya," ungkap Ulyas Taha.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, pesantren, organisasi masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan yang implementatif. Menurutnya, hasil kajian akademik seperti FGD ini diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan nasional yang lebih responsif terhadap kebutuhan pesantren di berbagai daerah.

FGD tersebut membahas berbagai aspek, mulai dari tata kelola kelembagaan, implementasi kebijakan, tantangan di lapangan, hingga penyusunan rekomendasi yang akan memperkuat model Fiqh Pesantren Inklusif sebagai rujukan pengembangan pesantren di Indonesia.

Kehadiran Kakanwil Kemenag Sulut sebagai narasumber sekaligus menjadi wujud dukungan Kementerian Agama terhadap penguatan pendidikan Islam yang moderat, inklusif, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak anak serta penyandang disabilitas.

Melalui forum ilmiah ini, diharapkan lahir berbagai rekomendasi strategis yang mampu mendorong terwujudnya pesantren sebagai rumah bersama bagi seluruh peserta didik, tempat setiap anak dihargai, diberdayakan, dan memperoleh kesempatan yang setara untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensi terbaiknya demi masa depan Indonesia yang lebih berkeadilan.