Pemprov Sulut dan Rare Indonesia Sinkronkan Program Ekonomi Biru

RRI.CO.ID, Manado – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah bersama Rare Indonesia menggelar Lokakarya Sinkronisasi bertajuk Kolaborasi untuk Ekonomi Biru: Memperkuat Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut di Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan berlangsung di The Sentra Hotel Manado pada 7–8 Juli 2026.

Lokakarya tersebut diikuti perwakilan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan, 14 organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sulut, perwakilan Dinas Perikanan dan Bappelitbangda/Bapperida dari 10 kabupaten pesisir, akademisi Universitas Sam Ratulangi, PT PLN (Persero), organisasi masyarakat sipil, media, serta kelompok masyarakat pesisir dari Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Salman Mokoginta, mengatakan kegiatan ini menjadi wadah untuk menyelaraskan program pembangunan ekonomi biru di Sulawesi Utara agar kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dapat berjalan secara terpadu.

"Ekonomi biru bukan hanya tentang menjaga laut, tetapi bagaimana kita membangun masa depan masyarakat pesisir melalui tata kelola yang kolaboratif. Sinkronisasi program ini menjadi momentum penting agar kebijakan pusat, provinsi, dan kabupaten berjalan selaras dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Salman saat membuka kegiatan.

Menurutnya, lokakarya tahunan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat perlindungan ekosistem pesisir dan laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Dalam forum tersebut, para peserta membahas sinkronisasi prioritas pembangunan, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta peluang pendanaan yang dapat mendukung implementasi ekonomi biru di tingkat provinsi maupun kabupaten.

Sulawesi Utara dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan ekonomi biru nasional. Saat ini, provinsi tersebut memiliki kawasan konservasi seluas 244.601,42 hektare yang menjadi modal penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya pesisir dan laut.

Selain itu, sejak 2023 Rare Indonesia bersama pemerintah daerah telah mendampingi pelaksanaan Program Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP) di 13 kawasan yang tersebar pada 10 kabupaten pesisir di Sulawesi Utara. Program tersebut menerapkan pendekatan pengelolaan bersama (co-management) yang melibatkan masyarakat dalam menjaga kawasan perikanan sekaligus memperkuat tata kelola sumber daya kelautan.

Direktur Kebijakan Rare Indonesia, Ray Chandra Purnama, mengatakan keberhasilan ekonomi biru sangat bergantung pada kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

"Tantangan pengelolaan sumber daya pesisir semakin kompleks. Perubahan tidak dimulai dari satu upaya, tetapi dari kolaborasi kemitraan. Ketika pemerintah, masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha bekerja bersama, maka perlindungan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan beriringan," ujarnya.

Ia menambahkan, lokakarya tersebut diharapkan menghasilkan sinkronisasi program pembangunan ekonomi biru tahun 2027 sekaligus mengidentifikasi berbagai peluang pendanaan, termasuk melalui skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta sumber pembiayaan lainnya.

Hasil pembahasan selama dua hari pelaksanaan akan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama sebagai pedoman pelaksanaan program lintas pemangku kepentingan untuk memperkuat perlindungan dan pengelolaan ekosistem pesisir dan laut di Sulawesi Utara.