RRI.CO.ID, Minut - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling, bersama Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Lieta Ondang, JF Madya, beserta jajaran melakukan koordinasi ke Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara dalam rangka memperkuat sinergi dan kolaborasi Penguatan Pelayanan Hukum dan Pembentukan Regulasi, pada Selasa 23 Juni 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Hendrik Pagiling disambut langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara, Novly Wowiling beserta jajaran. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan produktif dengan membahas berbagai program kerja serta tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara.

Kegiatan diawali dengan membahas program pembentukan produk hukum daerah. Kakanwil menyampaikan bahwa Kantor Wilayah memiliki peran strategis untuk melakukan harmonisasi terhadap setiap rancangan peraturan. Harmonisasi ini bertujuan untuk menyelaraskan substansi regulasi agar tidak terjadi disharmonisasi, baik dengan peraturan yang lebih tinggi, peraturan yang setara, maupun kebijakan yang berlaku.

“Kami juga memastikan terjaganya asas keseimbangan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam setiap produk hukum yang dibentuk," ujar Kakanwil.

Selanjutnya, Kakanwil membahas salah satu layanan Administrasi Hukum Umum khususnya para pelaku usaha mikro dan kecil yaitu pembentukan Perseroan Perorangan. Melalui badan usaha yang memiliki status badan hukum ini, pelaku usaha memperoleh kepastian dan perlindungan hukum. Kakanwil menjelaskan bahwa Perseroan Perorangan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha karena proses pendiriannya relatif sederhana, cepat, dan dapat dilakukan secara elektronik.

Pada Bidang Kekayaan Intelektual Kakanwil membahas terkait dukungan terhadap implementasi Peraturan Daerah tentang Kekayaan Intelektual serta rencana pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual di Kabupaten Minahasa Utara. Kehadiran Sentra KI diharapkan dapat menjadi wadah edukasi, pendampingan, dan fasilitasi bagi masyarakat, pelaku usaha, akademisi, maupun komunitas kreatif dalam melindungi dan mengelola kekayaan intelektual yang dimiliki.

Pembahasan selanjutnya terkait Pembinaan Pos Bantuan Hukum. Keberadaan Posbankum tidak hanya memperluas akses terhadap keadilan, tetapi juga meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta lingkungan yang tertib, aman, dan berkeadilan. Selanjutnya, dibahas pula terkait pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu, lengkap, dan akurat agar mudah diakses oleh masyarakat secara cepat.

Kakanwil menyampaikan bahwa sinergi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang hukum. Melalui koordinasi ini, diharapkan pemerintah daerah dapat semakin optimal memanfaatkan layanan AHU dan KI, sekaligus memperkuat proses pembentukan produk hukum daerah yang harmonis dan memiliki kepastian hukum.

Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara, Novly Wowiling, menyambut baik kunjungan Kepala Kantor Wilayah dan menyatakan komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk terus menjalin sinergi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara. Menurutnya, kolaborasi yang baik akan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Hal ini sejalan dengan semangat dan komitmen kami dalam memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat Minahasa Utara," ujar Sekretaris Daerah Novly Wowiling.

Sekda menyampaikan bahwa berbagai program dan sinergi yang telah dibahas akan diimplementasikan secara bertahap sebagai bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian daerah.

Melalui kegiatan ini, Kepala Kantor Wilayah dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara sepakat untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan berbagai program pelayanan hukum, pengelolaan kekayaan intelektual, administrasi hukum umum, serta pembentukan regulasi daerah yang berkualitas demi mendukung pembangunan dan kemajuan Kabupaten Minahasa Utara.