RRI.CO.ID, Manado - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara menggelar kegiatan Policy Talks bertajuk “Peran Strategis Kebijakan Berbasis Bukti dalam Mendukung Pembangunan di Daerah” di Aula Sam Ratulangi, pada Jumat 12 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi wadah penguatan kapasitas para analis kebijakan sekaligus forum dialog untuk mendorong penyusunan kebijakan publik yang lebih efektif, akuntabel, dan berbasis data.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling menegaskan pentingnya penguatan kebijakan berbasis bukti dalam mendukung arah pembangunan daerah menuju Indonesia Emas 2045. Ia juga menekankan bahwa seluruh sektor pembangunan harus didukung oleh kebijakan yang terukur dan tepat sasaran.

“Pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 membutuhkan kebijakan publik yang benar-benar berkualitas, yang disusun berdasarkan data dan bukti empiris. Tanpa itu, kebijakan tidak akan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat,” ujarnya.

“Mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi berkelanjutan, pembangunan infrastruktur, hingga tata kelola pemerintahan, semuanya membutuhkan kebijakan yang berbasis bukti dan dapat dipertanggungjawabkan,” lanjutnya.

Kegiatan Policy Talks ini juga menghadirkan dua narasumber utama. Narasumber pertama, Amrih Wigiati, yang merupakan pendiri sekaligus tim pakar INAKI, membawakan materi bertajuk “Policy Talks: Peran Strategis Kebijakan Berbasis Bukti dalam Mendukung Pembangunan di Daerah”. Dalam pemaparannya, ia menegaskan pentingnya penerapan pendekatan evidence-based policy dalam proses perumusan kebijakan publik.

“Tanpa basis data yang kuat, kebijakan akan sulit menjawab persoalan di lapangan. Karena itu, kapasitas analis kebijakan harus terus diperkuat,” katanya.

Narasumber kedua, Apri Listiyanto, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Sulawesi Utara, menyampaikan materi mengenai “Memahami Relasi Kebijakan dan Pembangunan Hukum di Daerah”. Ia menegaskan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan dan kerangka hukum agar implementasi di daerah berjalan efektif.

“Setiap kebijakan publik harus memiliki landasan hukum yang kuat agar dapat diimplementasikan dengan baik di daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, kegiatan Policy Talks ini merupakan bagian dari forum komunikasi kebijakan publik yang berfokus pada penguatan kapasitas fungsional Analis Kebijakan di tingkat pusat maupun daerah. Melalui forum ini, para peserta diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam menyusun analisis serta rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan berorientasi pada penyelesaian persoalan publik.

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan mengubah paradigma penyusunan regulasi agar lebih bertumpu pada data empiris dan hasil kajian yang komprehensif. Policy Talks menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan pemerintah daerah, akademisi, praktisi hukum, serta para analis kebijakan untuk bertukar gagasan dan pengalaman dalam mendukung pembangunan daerah.

Kanwil Kemenkum Sulawesi Utara menilai keberadaan forum seperti Policy Talks memiliki peran penting dalam memastikan siklus kebijakan publik berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Di Provinsi Sulawesi Utara sendiri, terdapat sekitar 217 Analis Kebijakan yang tersebar di berbagai instansi pemerintah daerah, sehingga kebutuhan akan peningkatan kapasitas dan pertukaran pengetahuan di bidang kebijakan publik menjadi semakin penting.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penyusunan dan pengkajian kebijakan berbasis bukti, sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan di daerah.