Program Pasti Ada Solusi, Dukung Transformasi Digital Layanan Kementerian Hukum

RRI.CO.ID, Manado - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara mendukung penuh komitmen Kementerian Hukum dalam mempercepat transformasi digital guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Komitmen tersebut ditegaskan Menteri Hukum, Andi Supratman Agtas dalam program dialog publik Pasti Ada Solusi, yang menjadi wadah komunikasi langsung antara masyarakat dan Kementerian Hukum untuk menyampaikan aspirasi, masukan, serta pengaduan terkait layanan hukum, pada Jumat 5 Juni 2026.

Kegiatan tersebut diikuti secara virtual oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling, didampingi Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Hendrik Siahaya, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Lieta Ondang, serta jajaran.

Hendrik Pagiling menyambut pelaksanaan program tersebut sebagai langkah nyata dalam memperkuat pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Menurutnya, forum dialog seperti ini menjadi sarana penting untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam arahannya, Andi Supratman Agtas menegaskan bahwa transformasi digital merupakan salah satu prioritas utama Kementerian Hukum dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Melalui digitalisasi, masyarakat diharapkan dapat mengakses layanan hukum secara lebih cepat, mudah, dan efisien.

“Program ini sengaja kami rancang untuk mendengar secara langsung apa yang dirasakan masyarakat terhadap layanan di Kementerian Hukum. Masukan dari masyarakat akan menjadi bahan evaluasi kami untuk terus melakukan perbaikan,” ujar Andi Supratman Agtas.

Andi Supratman Agtas juga menegaskan bahwa berbagai masukan, kritik, dan saran dari masyarakat akan menjadi dasar dalam penyempurnaan sistem pelayanan yang saat ini terus dikembangkan. Selain itu, Kementerian Hukum berkomitmen mempercepat transformasi digital guna mewujudkan pelayanan yang semakin modern dan terintegrasi.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Kanwil Kemenkum Sulut berkomitmen untuk terus mendukung implementasi transformasi digital di daerah serta memastikan masyarakat Sulawesi Utara memperoleh layanan hukum yang berkualitas, mudah diakses, dan memberikan kepastian hukum.

Melalui sinergi antara kantor pusat dan kantor wilayah, Kementerian Hukum berharap pelayanan publik yang semakin modern, transparan, dan responsif dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat, termasuk di Provinsi Sulawesi Utara.