RRI.CO.ID, Manado - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2025 sekaligus Penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025.

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Sulawesi Utara Fransiscus Andi Silangen dan dihadiri Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkay, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, serta jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, pada Selasa 2 Juni 2026.

Kegiatan diawali dengan penyerahan dan penandatanganan berita acara serah terima LHP BPK RI atas LKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2025, sambutan dari perwakilan BPK RI, serta sambutan Gubernur Sulawesi Utara.

Dalam sambutannya, perwakilan BPK RI menyampaikan hasil pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah, serta pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan guna mewujudkan tata kelola keuangan yang semakin akuntabel dan transparan.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas pelaksanaan pemeriksaan yang telah dilakukan. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan demi terwujudnya pemerintahan yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Kehadiran Kakanwil Kemenkum Sulut dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, serta sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pengawasan, dan instansi vertikal dalam mendukung pembangunan di Sulawesi Utara.

Melalui kegiatan ini diharapkan koordinasi dan kolaborasi antarinstansi semakin kuat dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat Sulawesi Utara.