RRI.CO.ID, Manado - Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara mengikuti kegiatan Policy Talks Forum Komunikasi Kebijakan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah secara daring melalui Zoom Meeting, pada Selasa 2 Juni 2026.

Kegiatan yang mengangkat tema Penguatan Peran Analis Kebijakan di Wilayah ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat kapasitas dan peran Analis Kebijakan (AK) dalam mendukung lahirnya kebijakan publik yang adaptif, responsif, serta selaras dengan dinamika pembangunan daerah dan arah kebijakan nasional.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa kualitas kebijakan sangat ditentukan oleh kemampuan Analis Kebijakan dalam menerjemahkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat ke dalam rancangan regulasi yang tepat.

“Analis Kebijakan memiliki posisi strategis dalam memastikan setiap kebijakan tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara sosiologis dan filosofis,” ujarnya.

Materi utama disampaikan oleh dua narasumber yang kompeten di bidangnya. Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara RI, Widhi Novianto, menyoroti pentingnya standar kompetensi dan strategi peningkatan kualitas output kerja Analis Kebijakan. Menurutnya, rekomendasi kebijakan yang dihasilkan harus mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sementara itu, akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya, Marvy Ferdian Agusta Sahay, memaparkan aspek yuridis dalam penyusunan kebijakan publik. Ia menekankan pentingnya kemampuan menyusun policy brief yang tidak hanya kuat secara legal formal, namun juga komunikatif dalam menyajikan berbagai opsi kebijakan kepada para pengambil keputusan.

Forum berlangsung interaktif dan dinamis melalui sesi diskusi yang mengangkat berbagai tantangan yang dihadapi Analis Kebijakan di wilayah, khususnya dalam menyelaraskan arah kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan dan karakteristik daerah.

Melalui partisipasi dalam kegiatan ini, Tim Kerja BSK Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara memperoleh penguatan perspektif dan wawasan strategis mengenai peran Analis Kebijakan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan berbasis bukti (evidence-based policy).

Kegiatan ditutup dengan penegasan mengenai pentingnya kolaborasi antara praktisi hukum di lingkungan Kantor Wilayah dengan kalangan akademisi guna memperkaya kualitas analisis kebijakan. Sinergi tersebut diharapkan mampu melahirkan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya tertib administrasi, tetapi juga solutif dan berdampak nyata bagi masyarakat.