Dorong Kebijakan Berkualitas, Kanwil Kemenkum Sulut Ikuti Policy Talks Jawa Barat

RRI.CO.ID, Manado - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara melalui Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK), mengikuti secara daring kegiatan Policy Talks Forum Komunikasi Kebijakan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat melalui Zoom Meeting, pada Senin 18 Mei 2026.

Kegiatan strategis ini diawali dengan penandatanganan dokumen kerja sama dan dilanjutkan dengan Policy Talks bertajuk "Penguatan Peran Analis Kebijakan di Daerah".

Forum tersebut menjadi ruang kolaboratif dalam mempertegas posisi strategis Analis Kebijakan di lingkungan pemerintahan daerah, sekaligus memperkuat sinergi antarinstansi guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berdampak pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat, Asep Sutandar, yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya peran Analis Kebijakan sebagai motor penggerak lahirnya regulasi daerah yang berkualitas. Menurutnya, proses penyusunan kebijakan memerlukan pendekatan analisis yang tepat agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Sesi policy talks menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan pemerintah dan akademisi. Riyadi, Kepala Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta ASN Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, memaparkan arah kebijakan nasional dalam pengembangan kompetensi Analis Kebijakan. Ia menekankan pentingnya membangun jejaring kerja (networking) antar-analis guna memperkuat kualitas dan daya dorong rekomendasi kebijakan di lingkungan birokrasi.

Selanjutnya, Mohammad Taufiq Budi Santoso, Kepala BP2D Provinsi Jawa Barat, mengulas praktik baik pemanfaatan hasil penelitian dan analisis kebijakan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), termasuk tantangan pemenuhan data makro daerah sebagai basis perumusan kebijakan yang akurat dan terukur.

Sementara itu, Usman Slamet Ismanto dari Universitas Padjadjaran menyampaikan perspektif akademis mengenai metode artikulasi kepentingan publik ke dalam policy paper atau naskah akademis. Ia menekankan bahwa kebijakan yang dihasilkan perlu memiliki landasan ilmiah yang kuat (evidence-based policy) serta tingkat penerimaan sosial yang tinggi agar implementasinya berjalan efektif.

Dalam forum tersebut juga digarisbawahi bahwa penandatanganan dokumen kerja sama antarinstansi merupakan langkah penting dalam membuka hambatan koordinasi dan ego sektoral, khususnya dalam pertukaran data yang selama ini menjadi tantangan bagi para analis kebijakan di lapangan.

Kegiatan ditutup dengan penegasan bahwa kemitraan strategis antara instansi pembina, pemerintah daerah, dan akademisi merupakan fondasi utama dalam mengoptimalkan peran Analis Kebijakan. Melalui kolaborasi yang kuat, diharapkan lahir kebijakan publik yang lebih responsif, berbasis data, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.