Kanwil Kemenkum Sulut Ikuti Policy Talks Penyusunan Policy Brief Berbasis Data

RRI.CO.ID, Manado - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling, bersama Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara mengikuti secara daring kegiatan Policy Talks Forum Komunikasi Kebijakan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Zoom Meeting, pada Kamis 7 Mei 2026.

Kegiatan ini mengangkat tema Analisis Kebijakan Publik dan Tata Kelola Rekomendasi: Policy Talk Penyusunan Policy Brief untuk Mendukung Pengambilan Keputusan Berbasis Data. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas Analis Kebijakan dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan tepat sasaran melalui penyusunan policy brief yang strategis.

Forum ini menekankan pentingnya transformasi data mentah menjadi rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) guna mendukung proses pengambilan keputusan yang efektif dan akuntabel.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa Analis Kebijakan memiliki peran penting sebagai penggerak lahirnya kebijakan dan regulasi yang berkualitas melalui pendekatan analisis yang sistematis dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Materi utama disampaikan oleh Widhi Novianto yang membahas tata kelola rekomendasi kebijakan di tingkat nasional. Ia menyoroti pentingnya standarisasi kualitas kebijakan administrasi negara agar implementasi regulasi di daerah dapat berjalan lebih efektif serta mampu meminimalisir kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan.

Selanjutnya, Lies Ariany memaparkan materi terkait aspek yuridis dalam penyusunan kebijakan publik serta teknik penyusunan policy brief yang tidak hanya kuat secara legal formal, tetapi juga komunikatif dalam menyajikan berbagai opsi kebijakan kepada para pengambil keputusan.

Forum berlangsung interaktif melalui sesi diskusi yang mengangkat berbagai tantangan aktual yang dihadapi Analis Kebijakan di wilayah, khususnya dalam menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan dan karakteristik daerah.

Kegiatan ditutup dengan penegasan bahwa setiap rekomendasi kebijakan harus disusun dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta didukung oleh data lapangan yang valid dan terukur sebagai dasar pengambilan keputusan yang berkualitas.