RRI.CO.ID, Manado - Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam meningkatkan perlindungan dan kualitas Pekerja Migran Indonesia (PMI). Hal itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama bersama Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Muktharudin pada Jumat, 24 April 2026.

Menurut Gubernur, momentum tersebut menjadi langkah strategis dalam memastikan para pekerja migran asal Sulut memperoleh perlindungan menyeluruh sejak sebelum keberangkatan hingga bekerja di luar negeri.

“Para pekerja migran bukan sekadar tenaga kerja, tetapi juga duta daerah yang membawa harapan serta kontribusi nyata bagi perekonomian keluarga dan daerah,” ujar Gubernur.

Ia menambahkan, Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi dengan jumlah pengiriman tenaga kerja ke luar negeri yang cukup tinggi, termasuk ke Jepang. Oleh karena itu, pemerintah daerah memprioritaskan pemberangkatan yang legal, peningkatan kompetensi, serta jaminan perlindungan bagi para pekerja.

Gubernur juga mengapresiasi arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong penguatan perlindungan PMI melalui langkah konkret kementerian terkait. Kerja sama ini, kata dia, akan memperkuat tata kelola penempatan tenaga kerja yang lebih terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan.

“Setiap warga yang akan bekerja ke luar negeri akan dibekali keahlian, pendidikan, kesehatan, serta informasi yang lengkap sebelum berangkat. Ini penting agar mereka memiliki daya saing tinggi dan terhindar dari berbagai risiko,” jelasnya.

Gubernur turut menyampaikan apresiasi kepada kementerian atas sinergi yang terjalin, seraya berharap kerja sama tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kerja sama ini diharapkan tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan oleh setiap keluarga yang mengirimkan anggota keluarganya bekerja di luar negeri,” pungkasnya.