RRI.CO.ID, Minahasa - Pemerintah pusat melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengambil langkah tegas untuk memutus mata rantai praktik rentenir yang masih membebani masyarakat di Kabupaten Minahasa.

Melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, warga kini diberikan akses pembiayaan resmi dengan bunga ringan sebesar 6 persen per tahun atau sekitar 0,5 persen per bulan, sebagai solusi terhadap pinjaman informal berbunga tinggi.

Komitmen tersebut ditegaskan Maruarar saat melakukan kunjungan kerja di Desa Tempang II, Kecamatan Langowan Utara, Kamis (9/4/2026). Dalam kesempatan itu, Menteri yang akrab disapa Bang Ara berdialog langsung dengan warga untuk memotret kondisi riil di lapangan. Ia turut didampingi Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang.

Suasana dialog berlangsung hangat ketika Maruarar menanyakan secara langsung keberadaan praktik rentenir di wilayah tersebut.

“Apakah di sini masih banyak rentenir?” tanya Maruarar kepada warga.

Pertanyaan itu langsung dijawab Wakil Bupati Vanda Sarundajang bersama masyarakat setempat. Mereka mengakui praktik lintah darat masih kerap ditemui dan menjadi beban finansial berat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menanggapi hal tersebut, Maruarar menegaskan bahwa kurangnya informasi masyarakat terhadap program pemerintah sering kali menjadi celah tumbuhnya praktik rentenir.

Menurutnya, kemudahan akses pembiayaan tanpa agunan untuk pinjaman di bawah Rp100 juta menjadi solusi nyata yang telah disiapkan negara melalui KUR Perumahan.

“Rakyat harus tahu bahwa negara punya solusi perumahan. Jangan sampai warga kembali terbebani bunga tinggi hingga 10 persen hanya karena kurangnya informasi,” ujar Maruarar.

Sebagai tindak lanjut, Menteri PKP mengajak Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui Wakil Bupati Vanda Sarundajang untuk mengoptimalkan ruang-ruang publik, termasuk papan reklame, guna memperluas sosialisasi program KUR Perumahan kepada masyarakat.

Sementara itu, Wakil Bupati Vanda Sarundajang menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk mengawal penuh implementasi program tersebut.

Menurutnya, langkah ini penting agar masyarakat tidak lagi bergantung pada pinjaman informal, melainkan beralih ke fasilitas perbankan resmi dengan bunga rendah dan skema yang lebih aman.

Turut hadir dalam kunjungan tersebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama jajaran pejabat teknis lainnya untuk memastikan sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah berjalan optimal.

Program ini diharapkan menjadi solusi strategis dalam memperluas akses pembiayaan perumahan sekaligus memperkuat perlindungan ekonomi masyarakat dari jeratan rentenir.

(Jeff Assa)