RRI.CO.ID, Manado - Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang mendorong penambang rakyat mengurus Izin Pertambangan Rakyat (IPR) untuk memperoleh legalitas kegiatan. Langkah tersebut dinilai penting agar aktivitas pertambangan berjalan aman dan sesuai ketentuan hukum.

Ketua Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang Valdy Suak menyampaikan dorongan tersebut dalam pernyataannya kepada rri beberapa waktu lalu. Ia menilai penambang memerlukan pendampingan agar memahami prosedur pengurusan izin pertambangan rakyat.

“bagaimana kita secara mendekati penambang baik dari dinas terkait untuk memberikan pemahaman kemereka bahwa kalau kalian ingin menambang dengan aman,silahkan kalian berjuangkan agar punya IPR,” ucapnya.

Menurutnya, pemerintah provinsi telah mengupayakan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai dasar penerbitan izin bagi penambang. Wilayah tersebut menjadi peluang bagi penambang rakyat untuk mengurus Izin Pertambangan Rakyat secara resmi.

“Nah ini Gubernur berjuang memberikan WPR. Wilayah sudah ada, silahkan kalian berjuang untuk melakukan IPR,” kata Valdy.

Selain itu, ia menilai keterbatasan akses informasi menjadi kendala bagi sebagian penambang yang bekerja di kawasan hutan. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian penambang belum memahami prosedur pengurusan izin pertambangan secara resmi.

“Bagaimana instansi terkait setidaknya door to door turun kelapangan menjelaskan kelapangan agar mereka paham,” sebutnya.

Menurutnya, persoalan legalitas penambangan juga berkaitan dengan pengalaman pengurusan izin pada periode sebelumnya. Ia menyatakan upaya pengajuan izin telah dilakukan sejak beberapa tahun lalu namun menghadapi kendala.

“Karena mau dikatakan penambang tidak punya legalitas, akan disangsi hukum, perlu diketahui juga direzim sebelumnya kami telah berjuang mengurus ijin sejak 2018, 2019, dan ketika surat ijin itu sangat sulit ketika wilayah pertambangan sangat sulit kita dapat,” ucapnya.