RRI.CO.ID, Manado - Bertemu Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, Kepala Kanwil Kemenkum Sulut, Hendrik Pagiling, memaparkan sejumlah program strategis Kemenkum sepanjang tahun 2026. Dalam Pertemuan tersebut, Hendrik Pagiling menegaskan komitmen Kemenkum Sulut dalam upaya meningkatkan kualitas produk hukum, mempermudah akses keadilan bagi masyarakat, termasuk penguatan perlindungan hukum dan pemberdayaan ekonomi kreatif di Bumi Nyiur Melambai.

Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Gubernur, pada Senin 23 Februari 2026 tersebut, juga menjadi agenda utama Kakanwil menyampaikan terkait rencana peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Posbankum ini merupakan layanan yang dirancang untuk memberikan pendampingan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu ketika menghadapi permasalahan hukum.

"Kami ingin memastikan pelayanan hukum kepada masyarakat utamanya bagi yang kurang mampu melalui layanan Posbankum saat menghadapi persoalan hukum," tegas Kakanwil.

Dalam kesempatan tersebur, Kakanwil juga menyampaikan bahwa peresmian Posbankum rencananya akan diresmikan secara langsung oleh Menteri Hukum RI di Graha Gubernuran hari Kamis mendatang.

Selain bantuan hukum, Kemenkum Sulut juga tancap gas dalam melindungi inovasi lokal. Kakanwil memaparkan rencana pengembangan Sentra Kekayaan Intelektual (KI) di sejumlah perguruan tinggi di Sulawesi Utara.

"Kami ingin memastikan karya intelektual, baik itu inovasi mahasiswa maupun produk UMKM, terlindungi secara hukum. Kami juga mendorong agar Peraturan Daerah (Perda) terkait Kekayaan Intelektual dapat diterapkan secara masif di seluruh kabupaten/kota," tegasnya.

Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, menyambut baik dan memberikan apresiasi tinggi terhadap jajaran program kerja tersebut. Ia menegaskan sinergi antara instansi vertikal dan pemerintah daerah menjadi kunci utama pelayanan publik yang prima.

"Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara siap memberikan dukungan penuh. Program seperti Posbankum sangat menyentuh kebutuhan dasar masyarakat kita yang mencari keadilan. Begitu juga dengan sentra KI di kampus-kampus, ini adalah langkah maju untuk melindungi identitas dan ekonomi kreatif daerah kita," ujar Gubernur Yulius.

Gubernur juga menekankan pentingnya layanan kewarganegaraan yang transparan dan cepat sebagai bagian dari pelayanan publik yang modern di Sulawesi Utara.