RRI.CO.ID, Manado - Kecepatan arus informasi di media sosial kini menjadi tantangan besar dalam pengawalan program strategis nasional. Di era masyarakat digital, setiap isu terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dengan cepat menjadi viral dan membentuk persepsi publik, baik positif maupun negatif.

Tingginya atensi netizen terhadap operasional dapur umum dan kualitas menu harian menuntut pemerintah untuk lebih adaptif dalam mengelola komunikasi. Transparansi data menjadi kunci utama agar tidak terjadi disinformasi yang berpotensi merugikan kepercayaan masyarakat terhadap program prioritas tersebut.

R Saddam Al-Jihad, seorang pengamat kebijakan publik, menyatakan bahwa pemerintah harus memperkuat strategi komunikasi digital untuk meluruskan berbagai data yang simpang siur. Keaslian informasi di media sosial harus bisa divalidasi dengan cepat agar tidak terjadi penyesatan opini di tengah masyarakat.

“Sekarang ini sudah ada masyarakat digital, maka kebijakan kita harus cepat dengan informasi yang sudah tersedia. Informasi di medsos bukan untuk dihindari, tapi dirangkul dan dielaborasi menjadi dasar keputusan kebijakan publik,” kata Saddam dalam dialog BGN Talks, Sabtu, 9 Mei 2026.

Saddam juga mendorong pemerintah untuk memanfaatkan platform digital sebagai sarana klarifikasi terhadap berbagai isu miring yang beredar.

“Jika ada disinformasi digital, harus diluruskan dengan informasi yang informatif dan sesuai data. Pemerintah harus concern di komunikasi agar pesan dari program prioritas ini sampai dengan benar kepada masyarakat luas,” ucapnya menegaskan.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Langkah penguatan komunikasi ini diharapkan dapat membangun ekosistem digital yang lebih sehat dalam mengawal program pemerintah.