RRI.CO.ID, Manado - Keberhasilan penyelenggaraan Mudik Lebaran 2026 tidak semata diukur dari kelancaran arus lalu lintas, melainkan dari sejauh mana negara mampu melindungi keselamatan warganya tanpa mengorbankan roda ekonomi nasional. Berbeda dengan periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 yang relatif lebih terkendali di sejumlah titik, Mudik Lebaran 2026 diprediksi tetap menjadi puncak pergerakan manusia terbesar di Indonesia.

Kelancaran saat Nataru tidak bisa dijadikan tolok ukur mutlak, mengingat karakter perjalanan yang sangat berbeda. Pada musim Nataru, mobilitas masyarakat lebih bersifat opsional dan didominasi perjalanan wisata, dengan jumlah pengguna sepeda motor jarak jauh relatif rendah.

Sementara itu, Mudik Lebaran merupakan kewajiban kultural dan religius yang bersifat non-negosiasi bagi mayoritas penduduk. Tujuan utama pemudik adalah pulang ke kampung halaman untuk bertemu keluarga, sehingga perjalanan jarak jauh dengan sepeda motor cenderung meningkat signifikan.

Selain itu, jumlah masyarakat yang bermobilitas pada musim mudik Lebaran jauh lebih besar dibanding Nataru. Jika pada akhir tahun masyarakat cenderung menahan perjalanan akibat cuaca ekstrem dan persiapan biaya pendidikan semester genap, maka pada Lebaran 2026 pergerakan justru didorong oleh pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) dan tradisi tahunan yang kuat.

Di tengah tekanan ekonomi dan daya beli yang belum sepenuhnya pulih, Mudik Lebaran 2026 diperkirakan tetap berlangsung dengan fenomena “mudik tetap jalan, dompet tetap perhitungan”. Mudik sebagai kebutuhan kultural tidak akan turun drastis, namun pola belanja masyarakat akan lebih selektif dan efisien.

Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menegaskan bahwa mudik harus dipandang sebagai agenda strategis nasional, bukan sekadar urusan musiman.

“Keberhasilan mudik tidak boleh lagi dilihat hanya dari lancarnya jalan. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana negara hadir melindungi keselamatan warga sekaligus memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan,” ujar Djoko.

Ia menilai, transformasi mudik juga harus menjadi momentum peralihan menuju sistem transportasi publik yang lebih berkelanjutan. Pemerintah didorong mulai membangun ekosistem bus listrik buatan dalam negeri yang menjangkau hingga daerah, bukan hanya terfokus di kawasan Jabodetabek. Selain menekan emisi, langkah ini dinilai mampu menciptakan lapangan kerja hijau melalui hilirisasi industri baterai dan komponen transportasi.

Fenomena maraknya travel gelap, menurut Djoko, merupakan cermin kegagalan negara dalam menyediakan angkutan umum lokal yang andal. Belajar dari Jakarta yang membutuhkan waktu hampir dua dekade untuk mencapai cakupan layanan transportasi publik hingga 89,5 persen, pembenahan di daerah harus dimulai sekarang tanpa menunggu target Indonesia Emas 2045.

Dalam beberapa tahun terakhir, program mudik gratis terus berkembang dan tidak lagi terpusat di Jakarta. Sejumlah pemerintah provinsi, BUMN, hingga perusahaan swasta turut berpartisipasi. PT Sido Muncul tercatat sebagai salah satu pelopor mudik gratis berbasis tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sejak 1991, yang awalnya ditujukan bagi pedagang jamu keliling agar dapat pulang kampung dengan moda transportasi yang lebih aman.

Namun demikian, persoalan pendaftaran ganda hingga kursi kosong masih menjadi tantangan. Djoko mendorong integrasi seluruh program mudik gratis ke dalam satu platform nasional milik Kementerian Perhubungan guna mencegah pendaftar fiktif dan memastikan kuota tepat sasaran. Aturan pembatalan juga dinilai perlu ditegakkan dengan sanksi tegas berupa blacklist bagi pendaftar yang mangkir tanpa konfirmasi.

Program mudik gratis saat ini mengandalkan bus reguler antarkota antarprovinsi (AKAP), dengan dukungan bus wisata bila armada tidak mencukupi. Pola pemberangkatan melalui terminal penumpang dinilai lebih efisien dan sekaligus membiasakan masyarakat menggunakan fasilitas transportasi resmi.

Djoko juga menegaskan bahwa mudik gratis tidak boleh lagi tersentralisasi di Jabodetabek. Ke depan, anggaran harus didistribusikan secara merata melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) di setiap provinsi agar manfaat transportasi aman dapat dirasakan masyarakat di seluruh Indonesia.

Sejak 2024, program mudik gratis menggunakan kapal laut menjadi tumpuan penting bagi masyarakat antarpulau dengan kemampuan ekonomi terbatas. Sebagai negara kepulauan, moda laut dinilai harus terus dipertahankan dan diperluas cakupannya, mengingat tarif pesawat yang masih sulit dijangkau kelompok menengah ke bawah.

Sementara itu, penggunaan sepeda motor untuk mudik dinilai sangat berisiko. Meski lebih ekonomis dan fleksibel, angka kecelakaan yang melibatkan sepeda motor masih menjadi perhatian serius. Penyediaan bus gratis dengan sistem pendaftaran yang mudah dinilai sebagai kunci untuk mengalihkan pemudik motor ke moda yang lebih aman, terutama untuk melindungi anak-anak.

Data Korlantas Polri mencatat penurunan signifikan angka kecelakaan pada Lebaran 2025, termasuk penurunan korban meninggal dunia hingga 47 persen dan kecelakaan fatal di jalan tol mencapai 72 persen. Namun, keterlibatan sepeda motor masih mendominasi kecelakaan di jalur non-tol, terutama akibat minimnya angkutan umum lokal di daerah.

Evaluasi Mudik Lebaran 2025 diharapkan menjadi titik balik bagi penyelenggaraan Mudik Lebaran 2026. Pemerintah didorong berani mengembalikan prioritas anggaran keselamatan dan menegakkan aturan tegas, termasuk pelarangan mudik sepeda motor bagi pemudik yang membawa anak-anak.

Di sisi lain, kebijakan pembatasan angkutan barang yang terlalu panjang dinilai berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Solusi jangka menengah yang didorong adalah optimalisasi jaringan kereta api dan moda laut untuk logistik, sehingga arus mudik tetap lancar tanpa melumpuhkan aktivitas ekonomi nasional.

“Mudik sudah berevolusi menjadi tantangan besar bagi negara dalam mengelola mobilitas, logistik, dan keselamatan jiwa. Sudah saatnya pemerintah berani berinvestasi serius pada angkutan umum lokal dan logistik berbasis rel,” pungkas Djoko.

Dengan langkah kebijakan yang terintegrasi dan berorientasi keselamatan, Mudik Lebaran 2026 diharapkan tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi seluruh warganya.