KBRN, Manado: Pemerintah menyiapkan kebijakan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) satu harga di seluruh Indonesia untuk menjaga stabilitas harga pasca pencapaian swasembada beras 2025. Skema ini direncanakan mulai diterapkan secara bertahap pada 2026.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, dalam keterangan yang dikutip dari Badan Pangan Nasional (Bapanas), menyebut konsep beras SPHP satu harga telah disetujui pemerintah secara prinsip. “Nah kami sudah menghitung bahwa untuk merencanakan beras satu harga, dari Sabang sampai Merauke adalah beras SPHP, bukan beras premium,” ujar Rizal (12/1/2026).

Ia menjelaskan, harga beras SPHP direncanakan sebesar Rp11.000 per kilogram saat keluar dari gudang Bulog di seluruh wilayah Indonesia. Sementara harga eceran di tingkat konsumen tetap mengikuti ketentuan Harga Eceran Tertinggi Rp12.500 per kilogram.

Program SPHP beras pada 2026 ditargetkan menyalurkan 1,5 juta ton, sama dengan alokasi tahun sebelumnya. Saat ini, Badan Pangan Nasional tengah memproses dukungan anggaran agar penyaluran dapat dimulai pada Februari 2026.

Pemerintah juga menyiapkan penyesuaian teknis penyaluran, termasuk rencana peningkatan batas maksimal pembelian beras SPHP oleh masyarakat agar lebih menjangkau kebutuhan rumah tangga. Selama Januari 2026, penyaluran SPHP masih berlanjut sebagai bagian dari sisa program tahun 2025.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, juga dalam keterangan yang dikutip dari Badan Pangan Nasional, menegaskan kebijakan satu harga bertujuan memastikan keadilan akses pangan bagi seluruh masyarakat. “Kita ingin harga beras itu sama. Satu harga seperti bensin, apakah di Pulau Jawa atau luar Jawa, harganya sama,” kata Zulkifli Hasan.