Hadiri Paripurna DPRD, Wali Kota Tomohon Simak Pidato Kenegaraan Presiden RI

RRI.CO.ID, Tomohon - Wali Kota Tomohon Caroll J.A. Senduk, S.H., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Tomohon dalam rangka mendengarkan Pidato Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2026 tentang Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara, serta Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026. Berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tomohon, Jumat (14/8/2026).

Rapat Paripurna DPRD Kota Tomohon dipimpin Ketua DPRD Kota Tomohon Drs. Johnny Runtuwene, D.E.A., didampingi Wakil Ketua Donald Pondaag dan Wakil Ketua Jefri Polii, S.I.K.

Turut hadir Korwil BIN Tomohon Avons Sumenge, S.STP., Wakapolres Tomohon Kompol Stenly Mawidingan, S.Sos., Pabung Tomohon Mayor Cba Robby Rengkung, mewakili Kajari Tomohon Kasi Datun Agung Nugroho, Sekretaris Daerah Kota Tomohon Edwin Roring, S.E., M.E., jajaran Pemerintah Kota Tomohon, LVRI, para pejuang Kota Tomohon serta insan pers.

Dalam kesempatan tersebut, seluruh peserta mengikuti secara langsung penyampaian Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI yang berlangsung di Gedung Nusantara, Jakarta.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa dalam 21 bulan atau 663 hari pemerintahan yang dipimpinnya, pemerintah telah memutuskan dan menjalankan sebanyak 121 kebijakan transformatif, atau rata-rata satu kebijakan transformatif setiap lima hari.

Presiden mengatakan berbagai kebijakan tersebut diarahkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa, termasuk persoalan yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

“Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, Pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara,” ujar Presiden.

Presiden menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil keberanian dalam mengambil keputusan, kerja keras, kehendak yang jelas serta gotong royong seluruh unsur bangsa. Namun demikian, pemerintah tidak boleh berpuas diri karena masih banyak persoalan yang harus diselesaikan.

Salah satu capaian yang disampaikan Presiden adalah keberhasilan Indonesia mencapai swasembada delapan komoditas pangan dalam waktu satu tahun, lebih cepat dari target awal empat hingga lima tahun. Kedelapan komoditas tersebut yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar dan cabai rawit.

Untuk mendukung pencapaian swasembada pangan tersebut, pemerintah telah menghapus 145 aturan penyaluran pupuk dan menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen. Kebijakan tersebut turut mendorong peningkatan keuntungan PT Pupuk Indonesia sebesar 252,8 persen.

Di sektor energi, Presiden menyampaikan bahwa Indonesia mulai mewujudkan swasembada solar melalui produksi diesel dengan campuran biodiesel B50. Sejak 1 Juli 2026, Indonesia tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri dan berhasil menghemat devisa sebesar Rp170 triliun atau sekitar USD9,5 miliar.

Presiden menegaskan bahwa berbagai capaian tersebut bukan alasan bagi pemerintah untuk berpuas diri, tetapi menjadi dorongan untuk bekerja lebih keras dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Ini bukan alasan untuk berpuas diri. Ini rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi. Karena kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan. Kemerdekaan adalah apa yang dirasakan rakyat,” tegas Presiden.

Dalam pidatonya, Presiden juga menyampaikan berbagai program dan capaian pemerintah lainnya, di antaranya pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih, operasional 10.000 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, Program Makan Bergizi Gratis, perbaikan 71.744 sekolah pada 2026, serta perluasan layanan Cek Kesehatan Gratis yang hingga kini telah menjangkau 108 juta orang.

Presiden juga menekankan bahwa pembangunan Indonesia merupakan pekerjaan bersama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta seluruh rakyat Indonesia.

“Selama pekerjaan itu masih ada, Pemerintah dan seluruh lembaga negara tidak boleh berpuas diri,” pungkas Presiden.

Restrukturisasi BUMN

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo turut menyampaikan mengenai restrukturisasi besar-besaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi, produktivitas dan kontribusi perusahaan negara terhadap perekonomian nasional.

Presiden menjelaskan bahwa ketika Danantara dibentuk, pemerintah menemukan terdapat 1.074 BUMN beserta anak dan cucu usahanya. Jumlah tersebut dinilai terlalu banyak, termasuk karena adanya lapisan direksi dan komisaris serta sejumlah perusahaan yang dinilai tidak produktif.

Hingga saat ini, pemerintah telah menutup 290 BUMN dan menargetkan jumlah BUMN menjadi paling banyak 300 perusahaan pada akhir 2026.

“Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah akan kita pertahankan,” tegas Presiden.

Presiden menyebut restrukturisasi tersebut sebagai salah satu upaya besar dalam melakukan efisiensi perusahaan negara. Dari perampingan tersebut, pemerintah memperkirakan dapat menghemat biaya overhead sekitar Rp50 triliun setiap tahun.

Dana yang sebelumnya digunakan untuk membiayai berbagai biaya yang tidak produktif tersebut selanjutnya diarahkan untuk investasi, industrialisasi, peningkatan pelayanan dan program yang memberikan manfaat langsung bagi rakyat.

Presiden juga menyampaikan adanya peningkatan kinerja sejumlah BUMN pada enam bulan pertama 2026. Laba bersih PT Semen Indonesia meningkat 408,9 persen, PT Pupuk Indonesia 252,8 persen, PT Pertamina 86 persen, Pegadaian 84,4 persen, Pelindo 60,4 persen dan PTPN 54,4 persen.

Sementara itu, laba BUMN pada 2025 mencapai Rp326 triliun, meningkat 75,3 persen dibandingkan 2024 yang telah dikoreksi menjadi Rp186 triliun. Dividen BUMN yang disetorkan pada 2025 mencapai Rp142,3 triliun atau meningkat 67 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pemerintah juga terus mendorong industrialisasi dan hilirisasi nasional melalui berbagai proyek strategis yang dilaksanakan melalui Danantara.

Presiden menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan groundbreaking 13 proyek hilirisasi pada 6 Februari 2026 dan 13 proyek lainnya pada 29 April 2026. Proyek tersebut antara lain pengolahan batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME), hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, smelter alumina menjadi aluminium serta sejumlah proyek waste to energy.

Selain itu, pemerintah mulai mengoptimalkan pengelolaan devisa hasil ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Sejak beroperasi pada 1 Juni 2026, DSI telah mengelola devisa ekspor senilai USD14 miliar dari tiga komoditas strategis.

Presiden menegaskan bahwa seluruh kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan kekayaan dan sumber daya Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

“Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang apalagi di luar negeri, dan meninggalkan rakyatnya sendiri hidup susah,” tegas Presiden.

Menutup pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak semata-mata ditujukan untuk kepentingan satu masa jabatan, melainkan untuk meletakkan fondasi bagi masa depan bangsa Indonesia.

“Kita tidak bekerja dan membangun untuk satu masa jabatan. Kita membangun untuk satu zaman. Kita membangun untuk satu abad Indonesia,” tegas Presiden.

(Anugrah Pandey)